DUA menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi pejabat di PSSI. Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketum PSSI, dan Menpora Zainudin Amali sebagai waketum PSSI. Ketua Komisi X DPR dari fraksi PKB Syaiful Huda mengatakan, terkait rangkap jabatan ini, hanya Presiden Jokowi yang bisa memberikan penilaian.
“Tentu kita kembalikan ke presiden ya, apakah dengan jabatan baru 2 menteri ini mengganggu kinerja atau tidak. Karena memang ini betul-betul subyektivitas presiden untuk mengukur, memastikan apakah yang bersangkutan perlu mundur atau tidak,” kata Huda kepada wartawan, Sabtu (18/2/2023).
Huda mengatakan para anggota Komisi X sempat bertanya kepada Zainudin Amali terkait pencalonannya sebagai Waketum PSSI. Zainudin Amali pun disebut telah memberikan penjelasan.
BACA JUGA:Â Jokowi Sebut Pemerintah Bakal Impor Beras, Alasannya Stok Bulog Menipis
“Saya kira jawaban Pak Menpora saya setuju, jadi kalau nanti seandainya dia terpilih dan akhirnya dia terpilih sebagai waketum beliau akan langsung menghadap presiden, meminta arahan dari presiden,” tutur Huda.
“Karena secara fatsun beliau sebagai Menpora kan membawahi semua cabang olahraga, sementara sebagai wakil ketua umum PSSI beliau berarti beliau hanya ngurusi terkait sepakbola, padahal posisi beliau sebagai Menpora mengurusi semua cabang olahraga. Terkait itu memang Pak Menteri akan minta arahan dari presiden,” tutur dia.
Huda menilai Zainudin Amali yang menjabat sebagai Menpora dan Waketum PSSI berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Sebab, kata dia, Menpora harus mengurusi semua cabang olahraga, berbeda dengan tugasnya di PSSI.
“Jadi memang yang terkait langsung kira-kira di mata publik berpotensi terjadi conflict of interest memang Pak Menpora, dan sikap Pak Menpora saya kira gentle karena beliau menyampaikan akan menyerahkan kepada presiden, kata Pak Menpora prinsipnya apapun keputusan Pak Presiden, mundur atau tetap sebagai Menpora beliau akan menunggu arahan terkait dengan itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Huda mengatakan dalam pengelolaan sepakbola sering kali terjadi hambatan karena ada sinkron antara kebijakan pemerintah dan federasi. Dia menyebut adanya 2 menteri Jokowi dalam jajaran pimpinan PSSI akan memberikan dampak tersendiri.
“Jadi keuntungannya ketika posisi ini diisi oleh menteri yang mewakili pemerintah hampir pasti kelihatannya gap selama ini pihak federasi bola dengan pemerintah akan relatif tidak ada lagi kelihatannya,” tutur dia.
Huda kemudian menyinggung soal transisi persepakbolaan di Indonesia. Dengan adanya 2 menteri Jokowi di PSSI, menurutnya transisi itu akan bisa dilaksanakan dengan baik, utamanya dalam bidang infrastruktur.
“Saya sendiri membayangkan dalam masa transisi perbaikan sepakbola kita ini ada partisipasi pemerintah yang harus maksimal sebelum sepenuhnya diberikan kepada stakeholder sepakbola di luar pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, Syaiful berharap ada sisi positif menteri Jokowi masuk jajaran tinggi PSSI. Dia menyinggung kelayakan kondisi stadion klub sepakbola di Indonesia.
“Kan sampai hari ini masih menjadi persoalan betul menyangkut soal sarana prasarana stadion bola kita yang rata-rata belum memenuhi standar FIFA. Di saat yang sama ketika ini diberikan kepada pihak federasi, kepada klub relatif klub belum mampu melakukan itu, pada konteks ini plusnya menurut saya itu dengan dijabat oleh 2 menteri, artinya bisa membawa partisipasi pemerintah lebih maksimal untuk secepatnya menciptakan ekosistem prestasi sepakbola yang baik, ekosistem industri makin menjanjikan ke depan,” imbuhnya.
Adanya 2 menteri yang rangkap jabatan di PSSI, menurut Huda juga ada dampak negatifnya. Terutama, jabatan yang dipegang oleh Menpora Zainudin Amali. Huda hingga kini masih menunggu keputusan Jokowi terkait masalah itu.
“Negatifnya, mungkin salah satu menurut saya, misalnya tadi itu, misalnya Pak Menpora mengayomi semua cabang olahraga sekarang dengan posisi sebagai waketum tentu ada semacam penilaian dari cabor yang lain dia akan ada penganaktirian dan seterusnya. Tapi dengan sikap Pak Menpora yang akan menghadap dan minta arahan kepada Presiden saya kira kita tunggu saja apa yang akan diputuskan oleh Presiden setelah Pak Menpora menghadap dan menyampaikan perkembangan terakhir beliau terpilih sebagai Waketum PSSI,” jelasnya.
Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Intervensi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menanggapi terpilihnya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainudin Amali sebagai pengurus PSSI. Jokowi mengaku tak mempersoalkan selama kedua menterinya itu bisa atur waktu.
“Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya,” kata Jokowi kepada wartawan di ICE BSD Tangerang, Jumat (17/2).
BACA JUGA:Â Polisi Tangkap Remaja di Riau karena Caci Maki Presiden Jokowi
Jokowi lalu menyinggung menteri-menterinya yang lain yang juga merangkap jabatan. Menurut Jokowi, mereka tetap bisa menjalankan tugasnya di pemerintahan.
“Karena kita kan juga tahu Pak Basuki itu juga menjadi ketua dayung, bisa. Pak Airlangga juga menjadi ketua wushu, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI bisa. Pak Prabowo juga jadi ketua pencak silat bisa,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan semua itu menyangkut manajemen waktu dan manajemen organisasi.
“Ini urusan manajemen, jadi manajemen waktu, manajemen organisasinya, manajemen perencanaannya,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menekankan tidak akan mengintervensi PSSI meskipun keduanya menterinya menjabat di PSSI. Dia hanya mendorong adanya perubahan total di PSSI.
“Sesuai yang saya sampaikan, pemerintah tidak akan intervensi apapun kepada PSSI tetapi yang paling penting ada sebuah perubahan, ada sebuah reformasi total,” kata Jokowi. []
SUMBER: DETIK
