GAZA–Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Palestina, Ziad Tsabet mengumumkan tentang kebijakan pemotongan gaji 400 guru dan pegawai di sektor pendidikan di Gaza.
Dalam aksi yang digelar para guru dan pegawai kependidikan memprotes kebijakan pemerintahan Ramallah, Tsabet mengatakan, “Kebijakan ini akan memiliki dampak negatif dan serius pada proses pendidikan, terutama setelah serangkaian sanksi yang diberlakukan, seperti wajib pensiun dini dan pembatasan keuangan pada guru di Jalur Gaza.”
BACA JUGA:Â Protes Pemotongan Anggaran, Guru dan Siswa di Gaza Gelar Demonstrasi
Ia menegaskan, keputusan pemotongan gaji pegawai dan guru ini tidak ada landasan hukumnya dan tidak bermoral. Siapa pun yang ingin mengembangkan pendidikan tidak dapat mengikuti keputusan zalim ini yang tentu dalam rangka berkhidmat pada Israel dan perpecahan internal.
Dia menyerukan kepada negara-negara di dunia dan lembaga-lembaga yang peduli dengan hak asasi manusia dan anak-anak untuk mendesak pengembalian gaji guru dan semua karyawan, demikian juga dengan tunjangan untuk para syuhada, tawanan dan terluka, selain mengakhiri sanksi dan blokade Gaza.
Dalam konteks yang sama, Kementerian Kesehatan di Gaza menyebutkan, pemotongan gaji staf medis dan pelayanan publik di Jalur Gaza sangat zalim dan tak berprikemanusiaan.
Juru bicara Kementerian Kesehatan, Ashraf al-Qadra mengumumkan pada hari Senin (11/2/2019) tentang pemotongan gaji bagi 263 petugas kesehatan, sebuah pelanggaran nyata terhadap hak atas kesehatan dan tentunya sangat membahayakan nyawa pasien.
BACA JUGA:Â Meski di Tengah Blokade, Universitas Islam Gaza Masuk Perguruan Tinggi Teratas
Menurut laporan hak asasi manusia menyebutkan, sekitar 5043 pegawai Otoritas Palestina asal Jalur Gaza yang bekerja di sektor sipil dan militer, pada Selasa 5 Februari 2019 dikejutkan dengan kebijakan mendadak pemerintahan Otoritas Palestina.
Otoritas Palestina menyetop memberi hak jatah makan mereka yang biasa dikirimkan ke rekening bank mereka mulai Januari 2019, dengan dalih karena afiliasi atau dukungan terhadap aliran Reformasi Demokratik di gerakan Fatah yang dipimpin Mohammed Dahlan, juga atas dukungan mereka terhadap gerakan Hamas dan Jihad Islam.
Sejak 2007, Otoritas Palestina terus melanjutkan serangkaian pemotongan gaji untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah, sebagai bagian dari kebijakan hukuman kolektif dan diskriminasi rasial terhadap Gaza. []
SUMBER: PIC
