ISRAEL—Rezim penjajah Israel dilaporkan telah menggelar konferensi internasional pada Senin (5/2/2018). Konferensi ini diikuti ratusan tokoh hukum dari berbagai belahan dunia untuk membahas solusi menghadapi gerakan boikot internasional terhadap Israel yang dimotori BDS.
Menurut laporan Channel 7 Israel, konferensi yang digelar departemen bidang strategi ini bekerja sama dengan asosiasi pengacara dan LBH internasional guna membuat undang-undang yang bisa menekan gerakan boikot dunia, BDS dan membatasi pergerakanya di dunia.
Selain itu, pertemuam juga membahas tentang pembuatan jaringan internasional guna memerangi BDS, memprovokasinya melalui undang-undang yang ada.
Ikut dalam konferensi pers, Menteri Pengadilan dan Ketua Mahakamah Tinggi Israel, juga penasihat hukumnya.
“Masih terlalu dini untuk mengatakan Israel akan memenangkan pertarungan melawan BDS. Ini adalah perang strategis dan politis yang harus diperjuangkan seperti perang militer,” ungkap anggota Dewan Pengurus Imigran Yahudi di Prancis, Pascal Markovich.
Kampanye Boikot Israel secara internasional (BDS) telah diluncurkan pada 2005. Gerakan ini yang paling cepat menyebar di dunia, terkait dengan seruannya untuk melakukan pemboikotan dan divestasi terhadap Israel dan menjatuhkan sanksi terhadapnya.
BDS juga mendesak Israel agar mematuhi hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Di samping hak kembali bagi para pengungsi, sesuai dengan deklarasi gerakan tersebut yang telah didirikan pada 2005.
Akibat gerakan ini, rezim Israel menderita kerugian ekonomi cukup berat, setelah pembubaran kontrak senilai 23 miliar dolar dan penurunan nilai ekspor menjadi sekitar 2,9 miliar dolar.
Dengan perkiraan kerugian antara 28-56 miliar dolar dari output nasional Israel, sebagaimana di laporkan koordinator Umum Palestina Mahmoud Nawajiah. []
SUMBER: PIC
