YERUSALEM— Sebanyak 10 ton surat yang ditahan oleh Israel selama 8 tahun, akhirnya diserahkan kepada petugas pos Palestina.
Foto tumpukan karung, paket, dan amplop diunggah di halaman Facebook Kementerian Komunikasi Palestina.
Surat-surat yang belum dikirimkan ke alamat tujuan itu sedang disaring di kantor pemilahan di Jericho, Palestina. Petugas dari Kantor Pos di Kota Jericho, Tepi Barat, Palestina, mulai menjalankan tugas penyortiran tersebut sejak Ahda (19/8/2018) lalu.
BACA JUGA:Â Israel Cegah Ibu Palestina Pergi untuk Obati Anaknya yang Mengidap Kanker
Selain sejumlah surat pribadi, ada juga yang mengirimkan foto keluarga, obat-obatan, hingga kursi roda. Beberapa paket telah ditandai sebagai pengiriman yang tercatat.
Sebuah kesepakatan tahun 2016 yang memungkinkan warga Palestina menerima surat secara langsung dari Yordania –di bawah pendudukan Israel– tidak pernah diberlakukan sepenuhnya. Pejabat terkait menyebut, Israel hanya satu kali mengizinkan pengiriman berdasarkan perjanjian tersebut.
Menteri Telekomunikasi Palestina, Allam Mousa, mengatakan bahwa Israel masih menunda pelaksanaan perjanjian 2016 dan tidak mengizinkan pengiriman surat secara langsung melalui Yordania. Tindakan ini bertentangan dengan resolusi internasional.
Mousa menambahkan, penundaan itu telah merugikan sistem pos Palestina sebanyak ribuan dolar, tarif bea cukai jadi tinggi dan perizinan sulit diperoleh.
“Beberapa barang banyak yang rusak. Petugas pos melampirkan catatan pada paketan tersebut untuk menyampaikan kepada penerimanya bahwa otoritas Israel telah membebaskan seluruh kiriman itu dalam keadaan rusak,” ucap Mousa.
Ramadhan Ghazawi, seorang pejabat di pusat pemilahan mengatakan kepada Agence France-Presse bahwa para petugas membutuhkan waktu selama dua minggu untuk memilah-milah dan mengirimkan surat agar sampai ke tujuan.
BACA JUGA:Â Israel Perpanjang Masa Tahanan 3 Wanita Palestina
“Beberapa item telah diblokir karena alasan keamanan, sementara lainnya ditahan lantaran alasan administratif,” kata Ghazawi.
Semua pintu masuk dan pintu keluar ke Tepi Barat, termasuk dari dan ke Yordania, dikendalikan oleh Israel. Akibatnya perekonomian Palestina lumpuh dan warganya tidak bebas bergerak.
Sementara itu, Cogat, unit kementerian pertahanan yang mengoordinasikan aktivitas pemerintah Israel di Tepi Barat, mengklaim bahwa pembebasan itu adalah bagian dari langkah-langkah membangun kepercayaan. []
SUMBER: THE GUARDIAN
