AMERIKA SERIKAT—Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah menuduh bahwa pemerintah Iran “bekerja dengan perusahaan-perusahaan Rusia, menyediakan jutaan barel minyak kepada rezim Suriah, Selasa (20/11/2018).
“Rezim Assad, pada gilirannya telah memfasilitasi pmengiriman uang ratusan juta dolar AS kepada Pasukan Penjaga Korps Revolusi Islam-Qods untuk ditransfer ke Hamas dan Hizbullah,” kata Departemen keuangan AS.
BACA JUGA:Â Kelompok HAM: 3.222 Warga Suriah Gugur oleh Serangan AS
Sanksi baru ini juga menargetkan warga negara Suriah, Mohamed Alchwicki dan perusahaannya yang berbasis di Rusia, Global Vision Group. Dia dituduh memainkan peran sentral dalam transfer minyak ke Suriah dan penyaluran uang ke kelompok militan.
AS mengatakan bahwa perusahaannya secara ilegal menerima transfer dana dari Bank Sentral Iran melalui serangkaian transaksi yang rumit.
Perantara perusahaan yang terlibat dalam plot untuk mengaburkan tujuan sebenarnya dari minyak dan uang termasuk anak perusahaan dari Kementerian Energi Rusia, menurut pernyataan itu.
Sekretaris Negara Mike Pompeo memperingatkan di Twitter bahwa ada “konsekuensi serius bagi siapa saja yang mengirim minyak ke Suriah, atau mencoba untuk menghindari sanksi AS pada kegiatan teroris Iran.”
Pompeo menambahkan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei “bertugas sebagai penentu apakah akan membelanjakan uang rakyat Iran bagi rakyat Iran atau untuk mendanai Assad, Hizbulah, Hamas dan teroris lainnya.”
Presiden AS Donald Trump telah secara dramatis meningkatkan tekanan terhadap Teheran, menarik diri dari perjanjian internasional yang bertujuan mengakhiri program nuklirnya dan memperkenalkan beberapa putaran sanksi sepihak.
BACA JUGA:Â Muncul Tuduhan Saudi Berencana Habisi para Pejabat Senior Iran
Namun para pejabat tinggi Iran menantang atas upaya Washington untuk mengakhiri ekspor minyak melalui sanksi menyusul penarikan Trump dari kesepakatan nuklir.
Iran telah mematuhi ketentuan perjanjian nuklirnya dengan kekuatan global, laporan terbaru dari pengawas atom PBB yang diindikasikan minggu lalu, beberapa hari setelah sanksi AS baru menghantam negara itu. []
SUMBER: ALARABY
