JERMAN–Sebuah dokumen rahasia milik Kemenlu Jerman mencatat ragam kejahatan terhadap kemanusiaan di kamp-kamp bentukan pemerintah Cina di Xinjiang.
Dikutip dari laporan Naomi Conrad di laman DW, pernyataan dalam dokumen tersebut mengklaim bahawa situasi kemanusiaan di Xinjiang, Cina, semakin “memburuk” dalam beberapa tahun terakhir. Dokumen yang bocor ke publik itu juga merangkum “peningkatan signifikan” aksi represif dan diskriminasi sistemik di Cina terhadap minoritas Uighur.
Dokumen rahasia seputar pelanggaran HAM di Xinjiang dikumpulkan oleh Kemenlu Jerman dari laporan lembaga HAM, advokat kemanusiaan, organisasi internasional dan kedutaan asing, pada Desember 2019. Laporan tersebut nantinya digunakan oleh Badan Federal urusan Migrasi dan Pengungsi buat menentukan permohonan suaka dari Cina.
BACA JUGA: Ada 2 Kasus Corona di Xinjiang, Muslim Uighur Dilanda Kekhawatiran
Menurut Kemenlu Jerman, saat ini lebih dari satu juta warga Uighur di Xinjiang dinyatakan menghilang di lembaga permasyarakatan atau kamp reedukasi yang dibangun pemerintah Cina sejak tahun 2016. Kebanyakan ditahan untuk waktu tidak terbatas, sebagian dipindahkan ke kamp kerja paksa, yang lain dipulangkan di bawah pengawasan otoritas lokal.
Laporan tersebut mengklaim motto “transformasi melalui pendidikan” yang digunakan pemerintah Cina pada realitanya berupa “ungkapan halus untuk program pelatihan ideologi yang ketat.” Jerman juga mencatat laporan penganiayaan, kekerasan seksual dan kasus kematian di kamp reedukasi milik Cina.
Warga Uighur yang memiliki keluarga di luar negeri juga diawasi secara ketat. Mereka yang secara rutin berkomunikasi dengan sanak saudara di pelarian juga sering mendarat di ruang interogasi atau kamp tahanan.
Menurut laporan itu, pemerintah Cina antara lain menekan pemerintah Mesir, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan dan Thailand untuk mendeportasi etnis Uighur kembali ke Cina. Tidak ada laporan lanjutan tentang “keberadaan” mereka yang diusir dari pelarian, catat kemenlu Jerman.
Warga Cina yang dianggap termasuk kelompok “subversif” terancam menghilang “selamanya” jika mereka dipulangkan ke Cina. Selain warga etnis Uighur, minoritas etnis dari Tibet juga mendapat perlakuan serupa.
Selama ini pemerintah di Beijing berdalih pendekatan militeristik di Xinjiang diperlukan untuk memerangi geliat terorisme. Serangan teror terakhir terjadi pada 2014 silam, ketika sebuah bom meledak di Urumqi dan menewaskan 31 orang. Sejak saat itu Cina memperketat pengawasan terhadap etnis Uighur.
Dalam laporannya, Kemenlu Jerman mengakui adanya hubungan antara kelompok separatis bersenjata di Uighur dengan organisasi teror seperti Taliban di Afghanistan dan Al-Qaeda.
Namun dalam kebijakannya meredam aksi teror di Xinjiang, pemerintah Cina terkesan ingin menghukum semua warga etnis Uighur, termasuk upaya mengeliminasi identitas lokal dengan membatasi perkembangan bahasa, agama dan budaya warga Uighur. Selain itu mereka juga ditempatkan di bawah pengawasan elektronik.
Laporan itu mencatat pemerintah mencurigai semua warga beragama Islam mendukung atau ikut aktif menyebarkan pandangan ekstremis.
Bangsa Uighur mengidentifikasikan diri sebagai warga Turkistan Timur. Pakar etnologi mencatat kebanyakan warga Uighur merasa lebih dekat kepada kebudayaan Asia Tengah ketimbang Cina. Mereka menuntut kemerdekaan atau hak otonomi yang lebih luas bagi Xinjiang.
BACA JUGA: Muncul di Xinjiang, Virus Corona Ancam Jutaan Muslim Uighur di Kamp Pengungsian
Kendati mengetahui fakta demikian, sikap Jerman terhadap Cina cenderung melunak di ruang publik. Pemerintah Jerman cenderung berhati-hati ketika menangkat masalah serius ini kepada Cina. Analis menilai, terlalu besar kepentingan ekonomi yang dipertaruhkan terkait masalah ini. Sebab saat ini, sederet perusahaan Jerman seperti Siemens, BASF atau Volkswagen, mengoperasikan pabrik mereka di Xinjiang.
November 2019 lalu, Kanselir Angela Merkel mengakui pemerintah memang “harus mengritik” situasi di Xinjiang, tapi dia tidak membeberkannya secara detil.
Tahun lalu Menteri Luar Negeri Heiko Maas meminta Cina menaati perlindungan HAM dan mendesak Beijing “mengklarifikasi posisinya” terkait kamp tahanan bagi minoritas agama.
Dalam wawancaranya dengan harian Süddeutasche Zeitung, Maas mengatakan “jika” ratusan ribu warga Uighur benar-benar “ditahan” di kamp-kamp reedukasi, “maka masyarakat internasional tidak bisa menutup mata,” ujarnya. []
SUMBER: DW
