MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa belum ada realisasi investasi di IKN Nusantara dari pihak swasta. Yang ada baru sebatas komitmen letter of intent (LOI), belum ada realisasi langsung di lapangan.
Menurut Basuki banyak investor belum merealisasikan investasi di IKN karena masalah tanah. Skema pembelian tanah itu dinilai belum jelas bagi investor.
Sebagai informasi, investasi proyek IKN di Kalimantan Timur itu akan diurus dan ditindaklanjuti Badan Otorita IKN Nusantara
BACA JUGA: Anies Sebut IKN Sudah Jadi UU, Jadi Siapa Pun Presidennya Harus Melaksanakan
“Kalau investasi dengan Otorita bos urusannya. Kan sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita,” ujar Basuki ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2023).
Perlu diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara dijelaskan tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, pertama barang milik negara yang kedua aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.
Aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN. Sementara aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Nah, Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. Bisa dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.
Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan Otorita IKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.
Agar investasi segera masuk IKN, menurut Basuki, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak para investor potensial berkunjung bersama ke IKN.
“Makanya Pak Presiden itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini sini bisa,” terang Basuki.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Beri Luhut Tugas Khusus (Lagi), Kini Jadi Ketua Satgas Sawit
Ganjalan tahun politik
Menjelang tahun politik 2024 pun, dikabarkan investor mulai menahan diri untuk melakukan realisasi investasi. Namun, Basuki menegaskan hal itu tidak akan berpengaruh. Pembangunan IKN lewat investasi swasta akan tetap berjalan.
“Oh iya lanjut tahun 2024, kalau saya nggak ada urusan ke situ. Kita tetap yakinkan semua investor untuk jalan terus,” ungkap Basuki.
Sebelumnya, Basuki ditugasi Jokowi menyiapkan peta khusus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN. Di dalamnya terperinci, zona-zona lahan yang akan digunakan di IKN. Mulai dari zona yang mau digunakan dan dibangun pemerintah, maupun lahan yang potensial digarap oleh para investor.
“Jadi karena tujuannya beliau (Jokowi) mau kumpulkan potential investor yang ingin investasi di IKN, gunanya apa peta itu? Jadi kalau ada investor yang mau bangun hotel di mana itu? Tinggal tunjuk ini ini ini, rumah sakit di situ, lapangan golf di situ,” papar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023) yang lalu. []
SUMBER: DETIK
