MANTAN Wamenkumham Denny Indrayana menyurati Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk mencegah penundaan pemilu terjadi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung Partai Demokrat dan Pemilu 2009 terkait surat Denny Indrayana.
“Ya itu tuduhan yang berlebihan dari Pak Denny Indrayana, Pak Denny tidak boleh melupakan bahwa pada bulan Desember 2008 terjadi perubahan sistem politik hanya beberapa bulan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan pada bulan April tahun 2009 dan itu bagian dari desain untuk meningkatkan perolehan Partai Demokrat sebesar 300%,” kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).
Hasto mengatakan semestinya Denny membuat surat terbuka terkait manuver kekuasaan Partai Demokrat (PD) yang kala itu bisa naik 300%. Hasto menantang Denny untuk dalami daftar pemilih tetap (DPT) di Pacitan serta Ponorogo.
“Tapi kalau beliau berkaca, harusnya Denny membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300%. Itu kalau ingin membangun demokrasi Indonesia yang sehat, agar berbagai manipulasi DPT, itu tidak terjadi lagi,” tutur Hasto.
BACA JUGA: Suami Puan Maharani Disebut-Sebut dalam Kasus Dugaan Korupsi BTS, Ini Respons PDIP
“Kalau tidak percaya silakan datang di Pacitan, silakan datang di Ponorogo di mana DPT-nya memang dimanipulasi sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut. Ini kalau Denny mau sebagai sosok pemikir yang betul-betul mau berpikir bagi kemajuan Indonesia Raya berpikir di dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia,” sambungnya.
Hasto menyebut akan berkirim surat ke Denny terkait hasil penelitian adanya partai yang memperoleh suara sampai 300%. Ia meminta hal itu perlu dikritisi Denny.
“Jadi, nanti saya kirim surat ke Denny. Hasil research saya ketika saat itu di Australia tahun 2010 untuk mencari jawaban mengapa ada satu partai yang naik hingga 300%. Inilah yang seharusnya dikritisi oleh sosok akademisi seperti Pak Denny Indrayana,” ucapnya.
Menurut Hasto, Megawati akan memperjuangkan politik kebenaran. Megawati ingin Pemilu tetap terselenggara pada 14 Februari 2024.
“Sikap dari Ibu Megawati sangat clear, bahwa pemilu harus dijalankan tepat waktu pada 14 Februari. Ya Ibu Mega ini kan selalu memperjuangkan politik kebenaran. Jadi ketika surat terbuka itu bicara politik kebenaran ya kami sebagai partai akan memberikan jawaban dengan fakta-fakta dengan data-data, dengan hasil research, bukan hasil opini,” pungkasnya.
BACA JUGA: Prabowo Unggul di Survei Litbang Kompas, Ini Respons PDIP
Surat Denny Indraya ke Megawati
Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,
Assalamu’aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!
Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno.
Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.
Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.
Saya risau dengan hukum di Tanah Air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.
Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.
Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.
Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.
Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi.
Melbourne, 2 Juni 2023
Denny Indrayana
SUMBER: DETIK
