CAPRES nomor urut 1 Anies Baswedan menyorot program kerja paslon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mulai dibahas pemerintah dalam sidang kabinet paripurna padahal proses Pilpres 2024 masih bergulir. Anies menyebut sikap pemerintah menjadi persoalan etika.
Anies memandang sudah semestinya pemerintah mengakomodasi program-program kerja yang dijanjikan oleh presiden terpilih. Namun, Anies menekankan semestinya program kerja dibahas setelah adanya keputusan legal presiden terpilih.
“Jadi pemerintah mengakomodasi itu baik, nah pertanyaannya kapan itu dimulai pengakomodasian itu? Pengakomodasian itu dimulai sesudah badan penyelenggara pemilihan umum memutuskan secara legal si a, si b, si c sebagai pemenang, sesudah itu pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara pemilu memanggil pemenang menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukan ke dalam RAPBN. Itu (baru) baik,” kata Anies Baswedan saat ditemui di Sunter, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).
BACA JUGA: Respons PKS Soal Apakah Usung Anies Jadi Calon Gubernur Jakarta Lagi
Anies memuji sikap pemerintah yang terbuka terhadap program kerja presiden mendatang. Namun, Anies menilai sikap terbuka pemerintah itu menjadi persoalan etika jika dilakukan saat rangkaian Pemilu belum usai.
“Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai ada persoalan etika lagi di sini. Jadi sikap terbuka itu baik, itu yang dibutukan justru dalam demokrasi begitu, yang repot kita pernah mengalami, mau sudah terpilih menjadi gubernur kemudian gubernur yang sedang bertugas tidak memberikan ruang, wah repot itu, tapi keterbukaan persoalannya kapan mulai terbuka? Sesudah penyelenggara pemilu menyatakan secara resmi sebagai pemenang nah itu baru dimulai, dan sengketa juga pemilu sudah selesai,” tegasnya.
“Jadi kalau ditanya, apa dasar hukum diselenggarakannya rapat membahas tentang program, dasar hukumnya adalah keputusan final, tapi kalau tidak ada dasar hukumnya itu menjadi pertanyaan, apa dasar hukumnya. Jadi semangatnya baik tapi harus punya dasar hukum, karena negara bekerja mengikuti aturan hukum, bukan menggunakan selera. Kalau pakai selera repot kita,” tambahnya.
Jokowi Bantah Bahas Program Paslon 02
Seperti diketahui, pada Senin (26/2), Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam rapat tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya pembahasan program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran saat sidang kabinet kemarin. Jokowi mengatakan yang menjadi instruksinya adalah program-program presiden terpilih harus masuk dalam anggaran 2025.
“Nggak ada. Hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” kata Jokowi kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
BACA JUGA: Viral Video Anies di Depan Lukisan Bung Hatta, Tim AMIN Sebut Bukan Usai Pemilu
Jokowi mengatakan hal itu diperlukan agar ada percepatan anggaran saat mengajukan ke DPR. Dia mengatakan hal itulah yang disampaikan dalam sidang kabinet kemarin.
“Supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna,” ujarnya.
Jokowi menegaskan tidak ada pembicaraan spesifik terkait program-program presiden selanjutnya. “Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan,” ujarnya. []
SUMBER: DETIK
