MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dicecar legislator PDI Perjuangan (PDIP) dan PKS soal marak penyaluran bantuan sosial (bansos) pada awal 2024. Risma menjelaskan pihaknya tetap menyalurkan bansos seperti yang telah dirancang, tapi dia tidak mengurusi soal banyaknya bansos yang muncul di masyarakat di luar program kementeriannya.
Hal itu disampaikan Risma dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Mulanya anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menyoroti terkait penyaluran bansos yang mendadak marak di masyarakat pada awal 2024.
“Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang,” kata Iskan.
BACA JUGA: Tanya Bansos ke Anies di Debat Kelima, Ini Alasan Ganjar
“Januari-Februari saya keluarkan Pak, (pagu anggaran) 2024,” jawab Risma dalam rapat.
Iskan heran atas jawaban Risma lantaran menurut dia biasanya anggaran belum tersedia di awal tahun, kecuali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa). “2024 itu, Bu, saya ini paham, saya di Banggar. 2024 itu rata-rata anggaran itu uang di negara belum ada, kecuali Silpa. Silpa dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya, normalnya, belum ada program. Kok ada program di bulan Januari?” kata Iskan.
“Ini banyak bertanya masyarakat dan Menteri Sosial kan tidak menjawab itu di masyarakat. Jadi anggaran-anggaran begitu kan nggak boleh diam, harus dijelaskan ke publik,” sambungnya.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, MY Esti Wijayanti, juga menyoroti hal serupa. Dia mengatakan mendapat temuan bombardir bansos di sejumlah daerah di DI Yogyakarta pada awal tahun menjelang Pemilu 2024.
“Kami merasakan di DIY, bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti,” kata Esti.
“Saya mendapat catatan di 2022 dan 2023 memang betul yang dikatakan Pak Iskan bahwa lumrahnya keluar di awal bulan Maret, itu data saya yang di DIY. Tetapi di 2024 ini memang keluarnya cukup membuat terkaget-kaget. Ber… ber… ber… di Januari sampai Februari,” lanjutnya.
Esti kemudian meminta Risma menjelaskan pendataan mana-mana saja bansos yang berada di bawah payung Kemensos. Sebab, menurut dia, bansos-bansos yang sampai ke masyarakat kerap langsung dianggap diberikan oleh Kemensos.
“Pertanyaan kami, bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya juga ke banyak titik, ada beras bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, orang tahunya bansos. Itu mengalir tiada henti menjelang coblosan 14 Februari. Kami membutuhkan ini untuk bisa mendudukkan persoalan siapa yang bertanggung jawab,” tuturnya.
“Belum habis yang satu, datang yang satu. Belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos,” imbuh dia.
Jawaban Risma
Dalam kesempatan yang sama, Risma menjawab pertanyaan terkait ramainya penyaluran bansos pada awal tahun atau menjelang Pilpres 2024. Risma menjelaskan bahwa pemerintah selalu mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Januari tiap tahun.
Dia mengatakan SPM dikeluarkan per 26 Januari, begitu juga untuk 2024, yang bersamaan dengan hari-hari menjelang pemilu. Selain itu, Risma memaparkan kementeriannya menjalankan Program Perlindungan Sosial dengan anggaran hingga Rp 497 triliun.
Dia mengatakan program ini memiliki anggaran mencapai Rp 78 triliun pada tahun ini. Risma menegaskan tidak mengurusi bansos di luar programnya.
“Sisanya, ya, saya nggak ngurusi. Kenapa, ya, saya ngurus ini aja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana,” kata Risma.
BACA JUGA: Di Depan Muslimat NU, Jokowi Sebut Subsidi dan Bansos Capai Angka Rp 443 T
Risma pun membantah adanya bansos selain dari program kementeriannya.
“Tapi yang jelas, kami tidak memberikan itu (bansos) di luar ini. Kami di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di luar program kami, dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta ke Kemenkeu,” ujarnya.
Risma juga menjelaskan bahwa penyaluran dana bansos ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diberikan lewat kementeriannya. Dia menyebut penyaluran itu langsung dari kas negara yang digelontorkan oleh Kemenkeu melalui bank penyalur.
“Kami itu pegang uang besar itu seperti ikan di akuarium, kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM, lewat bank penyalur, bukan lewat kami,” kata Risma. []
SUMBER: DETIK
