AHLI yang dihadirkan kubu capres-cawapres nomor urut 1 dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menganggap Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang karena bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keterangan ahli 01 itu pun mendapat respons pedas dari tim hukum kubu Prabowo-Gibran.
Keterangan tersebut disampaikan ahli pihak Anies dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Senin (1/4/2024). Salah satu ahli yang dihadirkan Tim AMIN ialah dosen ekonomi dari Universitas Indonesia, Vid Adrison.
Dalam pemaparannya, Vid awalnya mengaitkan soal kemiskinan, pemberian bansos dan kunjungan Jokowi dengan raihan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Vid mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pendidikan rendah cenderung myopic atau kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan.
“Masyarakat yang berpenghasilan rendah atau pendidikan rendah biasanya cenderung myopic, karena mereka fokus untuk memperjuangkan kebutuhan hidup sehari hari sehingga biasanya implikasi jangka panjang terhadap keputusan termasuk pilihan presiden itu memiliki bobot yang rendah,” kata Vid.
BACA JUGA:Â Di Depan Airlangga, Prabowo: Kita Adalah Timnya Jokowi
“Ada evidence-nya (bukti) nggak? Ada. Kebetulan di Indonesia memang sudah ada melihat hubungan positif bantuan dalam bentuk apapun dengan perolehan suara,” sambungnya.
Dia menyebut salah satu bukti yang terlihat adalah dari hasil survei LSI yang menurutnya menunjukkan 69% penerima bansos di 2024 memilih paslon nomor 2.
“Berikutnya mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang rendah tidak efektif meningkatan suara pertahana atau kandidat pertahana, sederhananya masyarakat belum tentu menganggap pertumbuhan ekonomi tersebut hasil kerja pemerintah,” ujarnya.
“Mereka bisa mengatakan bahwa yang baik itu hasil kerja mereka, karena tidak bisa di 100% bisa diklaim, berbeda seperti bansos,” sambungnya.
Dia juga mengatakan jika perekonomian negara memburuk, maka masyarakat akan menganggap itu salah pemerintah sehingga reaksi masyarakat akan lebih besar kepada hal yang buruk dibandingkan perbuatan baik yabg dilakukan pemerintah.
“Bahasa sederhananya adalah perekonomian berjalan secara autopilot. Tapi Harus diingat bahwa ketika kondisi ekonomi buruk, masyarakat berpandangan bahwa itu akibat dari pemerintah. Ini berangkat dari aspek psikologis. Reaksi orang itu selalu lebih besar kepada hal yang buruk dari pada yang baik,” ujarnya.
Setelah itu, Vid mengaitkan kunker Jokowi dan pembagian bansos di berbagai daerah. Vid mengatakan Jokowi mengunjungi 30 kabupaten/kota dalam periode 22 Oktober 2023 sampai 1 Februari 2024 dan memberikan 44 bantuan sosial. Menurutnya, 50 persen daerah yang dikunjungi berada di Jawa Tengah.
“Dengan total bantuan sekitar Rp 347,2 miliar,” kata Vid.
Vid mengatakan kunjungan tersebut berdampak pada suara Prabowo-Gibran. Menurutnya, Prabowo mengalami kenaikan suara yang cukup besar.
“Ternyata memang ada kenaikan perolehan suara Paslon 02 yang cukup besar jika dibandingan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3% maksimum 66,3%,” ujarnya.
“Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo di 2024. Ada bukti menunjukkan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak pada suara Anies. Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo. Estimasinya di 30 kota ini sekitar 0,1 juta,” imbuhnya.
Vid mengatakan Prabowo mendapat tambahan sekitar 26 juta suara karena bantuan Jokowi. Menurutnya, hal itu yang membuat Prabowo menang Pilpres satu putaran berdasarkan rekapitulasi KPU.
“Dengan memperhitungkan berapa total DPT, per provinsi dan berapa tambahan dukungan yang diperoleh dari dukungan Presiden dan bansos, maka diestimasi sekitar ada tambahan 26 juta suara (26.615.945),” kata Vid.
Dia mengatakan Prabowo-Gibran mendapat 96.214.691 suara dalam Pilpres 2024 berdasarkan rekapitulasi KPU. Dia kemudian mengurangi suara Prabowo berdasarkan rekap KPU itu dengan 26 juta suara yang dianggapnya sebagai tambahan dari dukungan Jokowi ke Prabowo.
Menurutnya, tanpa dukungan Jokowi dan bansos, Prabowo-Gibran mendapat 69.598.746 atau 69 juta suara dari total DPT 164.227.475. Dia menyebut hal itu mirip dengan hasil survei Charta Politika periode 4-11 Januari di mana elektabilitas Prabowo-Gibran berada di angka 42 persen.
“Maka kira-kira perolehan suaradari 02, ada 42 persen dan dekat dengan survei Charta Politika 4-11 Januari 2024,” ujarnya.
Tim Anies juga menghadirkan Ekonom UI, Faisal Basri, sebagai ahli dalam sidang ini. Faisal menyebut bantuan langsung tunai (BLT) el nino hanya untuk memenangkan Prabowo-Gibran dan ada politisasi bansos secara vulgar.
Faisal Basri awalnya mengungkit soal politik gentong babi atau pork barrel. Dia mengatakan fenomena pork barrel ini terjadi di Amerika Serikat, yakni saat anggota parlemen ingin terpilih lagi maka akan memasukkan banyak proyek dengan anggaran besar di daerah pemilihannya.
Dia mengatakan pork barrel ini dilakukan dengan cara berbeda di Indonesia. Dia menyebut pork barrel di Indonesia dilakukan dengan pemberian bansos. Salah satu yang diungkitnya ialah BLT el nino.
“Nah kita lihat, el nino sudah mereda, kemarin juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir dan cuaca ekstrem lebih parah tahun 2021 daripada 2023, kenapa 2021 nggak ada (BLT) el nino?” kata Faisal.
“Jadi nyata bahwa el nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah di-support oleh BMKG, BPS sudah di-support oleh BRIN. Jadi tidak dipercaya lembaga yang pemerintah sendiri,” sambungnya.
Dia lalu menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bansos pada Pilpres 2024. Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Faisal mengklaim Airlangga pernah menyebutkan bahwa bansos yang diberikan merupakan sumbangan Jokowi sehingga masyarakat mesti berterima kasih kepada Jokowi dengan cara memilih kandidat yang didukung Jokowi. Dia mengklaim tindakan serupa juga dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang pernah meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah diberikan bansos.
“Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos). Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos,” ujar Faisal Basri.
Tim Prabowo-Gibran Langsung Beri Balasan
Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran selaku pihak terkait, Yusril Ihza Mahendra, langsung mempertanyakan apa masalahnya Jokowi mendukung Prabowo-Gibran. Yusril menilai tidak ada yang salah jika Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.
“Bahwa petahana, atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibanding calon lain? Bagaimana ahli dapat menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY, dan pilpres 2024?” tanya Yusril.
“Kalau memang kesimpulan ini berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan, Jokowi yang jadi presiden dan dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih. Seandainya sekarang yang jadi presiden Jusuf Kalla, yang mendukung Anies-Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih di pilpres sekarang? Seandainya lagi, yang jadi presiden Megawati, maka Ganjar-Mahfud akan dapat suara lebih berdasarkan saudara, apa masalahnya persidangan sekarang ini dengan pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak?” sambung dia.
Anggota tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, juga mempertanyakan apa masalahnya pemerintah membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Otto mengatakan bansos disalurkan berdasarkan undang-undang.
BACA JUGA:Â Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi Usai Dinyatakan Menang Pilpres
“Saya mencoba berusaha melakukan pertanyaan orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara ahli kita tahu bahwa bansos ini kan merupakan suatu dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR sehingga ada undang-undang tentang itu,” ucapnya.
“Di DPR itu semua ada fraksi-fraksi ada di sana, PDIP, PKS, Demokrat, diputuskan lah adanya bansos. Tentunya sebagai keputusan, undang-undang, tentunya pemerintah wajib melaksanakan undang-undang itu. Lantas, seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos itu. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau menyalurkan bansos ini?” tanya Otto.
Otto mengatakan penggelontoran bansos bukan dilakukan oleh salah satu calon tertentu dalam Pemilu 2024. Dia mengatakan tak ada nuansa menguntungkan salah satu pihak karena bansos dibahas di DPR.
“Apa yang salah? Apa dasar saudara menyalahkan pemerintah ketika menyalurkan bansos sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat,” ucapnya. []
SUMBER: DETIK
