MYANMAR—Rezim Myanmar dilaporkan telah menolak bekerja sama dengan tim pencari fakta PBB. Menurut laporan, misi dari tim PBB ini adalah untuk menyelidiki kekejaman tentara Myanmar terhadap umat Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan pada Kamis (29/6/2017) bahwa mereka telah memerintahkan kedutaan negara tersebut untuk tidak mengeluarkan visa kepada penyelidik PBB, RFA melaporkan.
Sebelumnya, Dewan HAM PBB telah merilis resolusi pada Maret lalu yang menyerukan pengiriman misi pencari fakta independen. Tugasnya untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan terhadap komunitas Muslim Rohingya di bagian utara negara bagian tersebut.
Pada Mei lalu, dewan tersebut menunjuk tiga ahli hukum dan pembela hak sebagai anggota misi pencarian fakta untuk menyelidiki situasi HAM di Myanmar, terutama di negara bagian Rakhine.
Misi tersebut ditugaskan untuk membuat draf laporan pada bulan September 2016.
“Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa kita tidak akan berkoordinasi dengan misi pencari fakta PBB karena kita telah melepaskan diri dari resolusi. Kita tidak berpikir bahwa resolusi tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” kata Wakil menteri Luar Negeri Myanmar Kyaw Tin di depan parlemen.
Menurut Kyaw, anggota misi PBB akan melakukan perjalanan ke negara-negara tetangga Myanmar dan akan bertanya tentang apa yang ingin mereka ketahui dan menyerahkan laporannya ke PBB. []
