ROHINGYA – Laporan PBB bulan Februari menunjukkan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membuat sebuah kampanye pembersihan etnis Muslim Rohingya. Namun, laporan ini ditolak oleh otoritas Myanmar pada Ahad (06/08/2017) kemarin, yang menyebut bahwa hal itu sebuah tuduhan yang berlebihan.
Myanmar membentuk tim investigasi independen yang dikepalai oleh mantan kepala intelijen militer yang saat ini menjadi wakil presiden, Myint Swe. Tim yang berjumlah 13 anggota tersebut memblokir kelompok hak asasi manusia yang diutus PBB, dan menuduh mereka tidak memiliki laporan yang kredibel.
“Tidak ada kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak ada bukti pembersihan etnis, sesuai dengan tuduhan PBB,” kata Myint Swe di Yangon, setelah menyelesaikan penyelidikan selama 8 bulan.
“Beberapa orang dari luar negeri telah membuat berita yang mengklaim genosida telah terjadi, namun kami belum menemukan bukti apapun,”ujarnya seperti dikutip dari Reuters
Militer Myanmar menanggapi tindakan represid terhadap etnis minoritas tersebut, dengan memperkosa perempuan Rohingya, menembaki penduduk desa dan membakar rumah-rumah yang memaksa sekitar 75.000 warga melarikan diri ke Bangladesh.
Tim tersebut fokus pada tindakan militan, dan mengatakan bahwa laporan PBB tidak mempertimbangkan tindakan yang dilakukan mereka. Dalam hal ini, PBB tidak segera menanggapi.
Tim dari Myanmar mengungkapkan telah menerima 21 laporan dari warga desa tentang insiden pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran dan penyiksaan oleh aparat keamanan. Namun, tim mengklaim tidak dapat memverifikasi kebenaran laporan itu.
“Kami membuka pintu bagi mereka untuk mengajukan keluhan ke pengadilan jika mereka memiliki bukti bahwa mereka menderita pelanggaran hak asasi manusia, namun tidak ada yang mengajukan tuntutan hukum sampai sekarang,” kata sekretaris tim, Zaw Myint Pe.
Perlakuan terhadap sekitar satu juta Muslim Rohingya menjadi isu hak asasi manusia yang menjadi perbincangan dunia internasional. Myanmar tidak mengakui etnis minoritas Rohingya sebagai warga negara dan disebut sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun telah menghuni sebagian wilayah negara selama berabad-abad.[]
