JAKARTA–Ada beberapa catatan kritis Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) terkait pendidikan Indonesia sepanjang 2017, diantaranya terkait kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peseta Didik Baru (PPDB) yang langsung diterapkan 100% di seluruh Indonesia.
“Ada kasus penerimaan siswa secara illegal (diluar jalur PPDB online) di SMAN 2 dan SMAN 13 Kota Medan yang hingga saat ini nasib ratusan siswanya terkatung-katung,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo saat ditemui Islampos.com di gedung LBH Jakarta, Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat Selasa (26/12).
Selain itu, kata Heru tentang kebijakan kontroversi “Lima Hari Sekolah”yang populer dengan istilah Full Day School, kebijakan ini sempat mengundang kontroversi lalu dihentikan dengan keluarnya PerPres PPK.
“Namun, sistem penilaian PPK ternyata dikeluhkan banyak guru, akibatnya banyak sekolah batal terima rapor pada 23 desember 2017 lalu,” cetusnya.
Ia juga mengungkapkan kasus kekerasan di pendidikan yang terus terjadi, bahkan semakin masif dan mengerikan, baik yang dilakukan sesama siswa maupun dilakukan guru, sebut saja kasus tarung gladiator dan video kekerasan Pontianak.
“Kasus buku pelajaran yang menuai kontroversi lantaran lemahnya kontrol dan penilaian buku oleh Puskurbuk Kemdikbud RI, diantaranya buku IPS SD terkait ibukota Israel dan buku TK belajar membaca yang berisi konten LGBT,” tambahnya.
Bahkan, lanjut Heru soal kualitas pendidikan Indonesia yang dinilai masih jeblok menurut indikator PISA, namun kata dia Mendikbud bukannya menjadikan sebagai evaluasi menyeluruh, tapi malahan mengkambinghitamkan anak-anak NTT.
“Dan yang terakhir, terkait tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang masih terus bermasalah, tahun ini perubahan kode mata pelajaran akibat kebijakan Kurikulum 2013 di SMK berdampak pada para guru SMK yang tidak mendapatkan TPP selama 5 bulan (kasus Tasikmalaya),” ungkap Heru. []
Reporter: Rhio
