PALESTINA—Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) dilaporkan segera menyelidiki para pemimpin Israel. Penyelidikan ini berkaitan dengan pembangunan permukiman ilegal di Yerusalem Timur, perluasan kota-kota Israel di Yudea dan Samaria, juga konflik dengan Hamas pada 2014, serta operasi militer Operation Protective Edge.
Menurut laporan Channel 10 Israel yang dikutip CNN pada Senin (8/1/2018), Dewan Keamanan Nasional (NSC) Israel telah memperingatkan para politisi di Komite Pertahanan dan Luar Negeri di Parlemen Israel (Knesset) soal rencana tersebut.
Anggota senior NSC, Amit Aviram mengajukan presentasi rahasia berjudul “Penilaian Situasi Strategis untuk 2018,” lapor Channel 10.
Aviram telah memperingatkan ketiadaan negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina akan meningkatkan upaya untuk melemahkan Israel dan seruan boikot terhadap negara Yahudi tersebut.
Jaksa Mahkamah Internasional, atas permintaan Otoritas Palestina, telah membuka pemeriksaan soal langkah tentara Israel (IDF) dalam perang melawan Hamas pada 2014, juga permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria.
Menurut berita yang dilansir Arutz Sheva, pejabat NSC mengkhawatirkan penyelidikan awal akan meningkat menjadi investigasi penuh pada 2018. Hal ini memicu kekhawatiran lain bahwa Mahkamah Internasional bakal mengadili para pejabat Israel dengan tuduhan “kejahatan perang” berdasarkan pengaduan yang diajukan Otoritas Palestina.
Kekhawatiran NSC menyusul laporan ICC pada 4 Desember 2017 yang membeberkan hasil pemeriksaan pendahuluan, yang dimulai sejak 2015.
Laporan 2017 itu mengutip ‘dugaan keterlibatan’ para pejabat Israel ‘dalam pembangunan permukiman warga sipil di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Laporan itu juga menyebut berdirinya Amichai, kota Israel pertama yang dibangun di Samaria dalam seperempat abad. []
