JAKARTA—Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melihat bahwa tahun politik 2018 ini justru dapat digunakan oleh kekuatan warga negara untuk memutus rantai relasi kuasa modal dan politik.
“Salah satunya, menyuarakan agenda-agenda lingkungan hidup dan persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat, mengisi demokrasi prosedural menjadi demokrasi yang lebih substansial,” ujar Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati kepada Islampos.com di Jakarta Pusat, Ahad (21/1).
Nur menyampaikan, 17 pemilihan Gubernur akan dilakukan di wilayah-wilayah, namun para kontestan baik partai politik maupun calon kepala daerah masih belum membahas agenda-agenda yang akan dilakukan. Khususnya komitmen penyelamatan lingkungan hidup, persoalan agraria, dan persoalan rakyat lainnya.
“Hiruk pikuk pemilu bisa mengabaikan perhatian pengurus negara pada persoalan struktural lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena sebagian besar pengurus negara, dari Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menterinya adalah “petugas partai”,” cetusnya. []
Reporter: Rhio
