AHMED Kahlout adalah salah satu dari sekitar 55 ribu pegawai negeri Otoritas Palestina (PA) di Gaza yang tidak menerima gaji bulan April ini, Alaraby melaporkan pada Jumat (20/4/2018).
“Aku sudah jadi pengemis. Supermarket, tukang roti, dan toko kelontong butuh uang dariku, namun aku belum bisa membayarnya selama berhari-hari. Aku tidak punya sumber pendapatan lain. Aku akan mati bersama enam anakku karena tak mampu menghidupi keluargaku,” tutur Kahlout.
Pada 2007, Hamas telah mengusir Fatah dari Jalur Gaza dalam pertempuran internecine setahun setelah kemenangan gerakan Islam Hamas dalam pemilihan, Fatah yang didominasi PA memerintahkan karyawannya untuk tinggal di rumah daripada bekerja untuk pemerintah baru.
Pada April 2017, PA memotong gaji mereka sebesar 30 persen karena mulai meningkatkan kampanye untuk membangkitkan perlawanan terhadap Hamas saingannya. Dan bulan ini, mereka tidak menerima bayaran sama sekali. Pembayaran hanya diterima oleh personil militer yang sudah pensiun.
Pada 19 Maret, Abbas mengumumkan dia akan mengambil tindakan hukum dan keuangan untuk lebih mengencangkan sekrup terhadap penduduk Jalur Gaza sebagai cara memaksa Hamas menyerahkan kendali atas daerah kantong pantai, tetapi pemerintah Mesir dilaporkan menghentikannya dari menyatakan itu wilayah pemberontak.
Abbas mengklaim kurangnya pembayaran bulan ini adalah karena “masalah teknis.” Namun, spekulasi di antara karyawan PA yang tidak mendapat hak adalah bahwa Abbas sedang mencoba mencekik penduduk untuk menghukum Hamas.
“Gaji telah dibayarkan ke bank-bank di Tepi Barat – tetapi tidak di Gaza,” kata Arif Abu Jarad, kepala serikat pekerja yang mewakili karyawan PA di Jalur Gaza.
“Kami memiliki keluarga dan kami harus membeli kebutuhan. Jika kami tidak dapat membeli makanan dan pakaian, ekonomi akan hancur dan pada akhirnya itu menyakiti pemerintah Hamas. Ini juga menghasilkan lebih banyak orang yang marah,” ungkap pegawai PA di Gaza, Abdul Majeed Watfa.
Sumaya Majed, pegawai PA lainnya setuju bahwa “Abbas sedang mencoba untuk menekan Hamas. Tapi dia tidak benar-benar menghukum Hamas; kami adalah orang-orang yang dihukum.”
Jamal El-Khodary, kepala Komite Populer melawan Pengepungan dan anggota Dewan Legislatif Palestina, menyebut pemotongan gaji itu ilegal. “Membedakan antara karyawan PA berdasarkan residensi atau kesetiaan adalah berbahaya. Ini diskriminasi dan mencabik-cabik struktur sosial.” []
SUMBER: ALARABY
