JAKARTA—Indonesia Police Watch (IPW) meminta Panitia pengawas pemilu agar mencermati netralitas Polri dalam proses Pilkada 2018.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menyampaikan sebab, di beberapa daerah sudah muncul keluhan terhadap ketidaknetralan pejabat kepolisian dalam Pilkada 2018, terutama di Maluku.
“Ada seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen aktif berkampanye untuk salah satu pasangan calon kepala daerah,” ujarnya kepada Islampos.com di Jakarta, Kamis (21/6/2018).
Indonesia Police Watch (IPW) khawatir, ketidaknetralan pejabat Polri ini akan memicu konflik besar di Maluku, mengingat daerah itu sangat rawan konflik. Apalagi, kata Neta keluhan ketidaknetralan pejabat Polri ini disampaikan pula oleh jenderal senior TNI ke IPW agar aksi pejabat Polri berpangkat Brigjen itu bisa dihentikan agar tidak muncul kekacauan besar di Maluku.
“Sikap Polri dalam Pilkada 2018 ini seperti mendua. Di satu sisi membentuk Satgas Nusantara untuk menciptakan pilkada aman dan damai namu, di sisi lain terjadi pembiaran terhadap ketidaknetralan pejabat tinggi Polri dalam Pilkada,” pungkasnya.
Menurutnya, apa yang terjadi di Maluku itu adalah pembiaran dari Polri. Hal ini sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan terjadi konflik besar di daerah itu. Kekhawatiran ini juga dirasakan jajaran TNI, terutama di Maluku. []
Reporter: Rhio
