JAKARTA—Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pengurus parpol dilarang menjadi calon anggota DPD/senator. Putusan tersebut merupakan jawaban atas gugatan dari M Hafidz.
Putusan yang disetujui 9 Hakim konstitusi itu dibacakan siang ini di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
“Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik,” putus majelis MK, Senin (23/7/2018).
BACA JUGA: JK Gugat Masa Jabatan Wapres, Ngabalin: Kita Percayakan Sepenuhnya Keputusan Pada MK
Sebelumnya, Hafidz menggugat Pasal 182 huruf l yang berbunyi:
“Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan setelah memenuhi syarat bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat….serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Dalam hal ini, Hafizd meminta MK menafsirkan frase ‘serta pekerjaan lain’ dalam pasal tersebut.
“Mahkamah penting menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘pengurus Partai Politik’ dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan,” kata MK. []
SUMBER: DETIK
