JAKARTA—Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengungkapkan bahwa kondisi etnis Rohingya semakin memburuk.
“Sebanyak 400 warga sipil tewas,” kata Usman Hamid saat menggelar konferensi pers merespons situasi di Rakhine, Myanmar di Jakarta, lansir Tempo, Ahad, (3/8/2017).
Pelanggaran serius Hak Asasi Manusia, menurut Usman, telah dialami etnis Rohingya selama berpuluh puluh tahun.
“Mereka mengalami tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah Myanmar.”
Amnesty Internasional melaporkan pada 2016 lalu aparat bersenjata Myanmar dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada warga sipil, menembak secara serampangan di desa-desa, menangkap pemuda Rohingya tanpa alasan jelas.
Pemerintah Myanmar, ujar Usman, memandang etnis Rohingya di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka.
Rangkaian penangkapan dan pembunuhan yang menimpa para pembela HAM di Myanmar, terjadi ketika mereka melaporkan pelanggaran HAM tersebut.
Berbagai tindakan persekusi ini telah menimpa para aktivis HAM, pastor, jurnalis, pengacara, dan siapapun yang dianggap kritis akan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar.
“Situasi ini memperparah kengerian di kalangan warga sipil terutama bagi mereka yang ingin memperjuangkan HAM di Myanmar,” kata dia.
Melihat gentingnya situasi kemanusiaan di Rakhine, Usman mengimbau agar Pemerintah Indonesia selayaknya melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada orang orang Rohingya.
“Pemerintah Indonesia sepatutnya mendorong pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk serangan bersenjata kepada penduduk sipil di negara bagian Rakhine,” pungkasnya. []
