CAPRES nomor urut 1, Anies Baswedan, berjanji akan mengkaji ulang pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Co-Captain Tim Nasional AMIN, Sudirman Said, menilai Anies pada dasarnya akan melanjutkan IKN karena sudah menjadi UU.
“Kalau yang selalu dikatakan Pak Anies itu IKN sudah jadi UU dan tugas presiden mendatang siapapun itu ya melaksanakan UU kan,” kata Sudirman kepada wartawan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).
Namun, Sudirman mengatakan akan ada pengkajian kembali. Sudirman menyebut tidak hanya IKN, semua program akan dikaji ulang. Yang sudah baik akan diteruskan, sementara yang belum baik perlu adanya perbaikan.
BACA JUGA:Â Sejumlah Ulama di Jatim Disebut Gabung Timses AMIN
“Semua program pasti akan dikaji. Kan Pak Anies punya matrik tuh, punya matrik yang sering disebutkan itu,” ujarnya.
“Jadi policy apapun ada hal-hal yang sudah cukup baik diteruskan, ada yang perlu perbaikan, ada yang perlu koreksi, bisa koreksi total, bisa ditinjau kembali, sampai ada yang tawaran baru dari pemerintahan yang baru. Nanti kita lihat kalau ada aspek-aspek yang tidak lagi relevan atau tidak lagi pas dengan situasi pada waktu itu, ya mesti dikaji,” lanjut Sudirman.
Sebelumnya, Capres nomor urut 1Anies Baswedan berjanji mengkaji ulang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Anies menyebut kaji ulang itu akan dilakukan jika memenangkan Pilpres 2024.
“Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang,” kata Anies Baswedan dalam acara diskusi bertajuk ‘Desak Anies episode 3’ di Kafe 150, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).
BACA JUGA:Â Timnas AMIN Ngaku Kita Bingung, Tiap Acara Ramai tapi Survei Paling Kecil
Anies menyebut anggaran untuk kebijakan fiskal pemindahan ibu kota terbatas. Menurutnya, anggaran itu jauh lebih tepat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti penanganan stunting dan jaminan kesehatan.
lokasi baru membutuhkan dana sekitar Rp 460 triliun. Dia mengatakan anggaran itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan polisi hingga tentara.
“Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar,” ujarnya. []
SUMBER: DETIK
