JAKARTA—Pembangunan infrastruktur tanpa utang yang disampaikan Sandiaga Uno dalam salah satu janji kampanyenya, menjadi sorotan.
Tak sedikit yang meragukan wacana tersebut. Namun nyatanya, Indonesia punya pengalaman dalammembangun infrastruktur tanpa utang seperti yang diwacanakan Sandiaga. Salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur Simpang Susun Semanggi sepanjang 1,6 km.
BACA JUGA: Sandiaga “Ditodong” Didaulat Jadi Ketua ICMI DKI
Proyek yang menelan biaya hingga Rp 345,067 miliar itu sukses dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 8 April 2016 lalu.
Meski tercatat sebagai proyek Pemprov DKI Jakarta, pembangunan infrastruktur ini sama sekali tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemprov DKI pun tak perlu berutang. Sebab, proyek infrastruktur ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.
KLB merupakan instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut UU ini pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin yang diberikan. Apabila ada kelebihan luas bangunan, maka pengembang yang bersangkutan wajib membayar kompensasi atau semacam denda.
Dengan cara ini, Pemprov DKI, dapat mendorong para pengembang lebih tertib membangun sesuai izin yang diberikan. Selain itu, imbasnya, Pemprov jadi memiliki tambahan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah kerjanya.
Sehingga dana APBD bisa digunakan untuk membiayai program lain yang lebih menyentuh pada masyarakat ibu kota seperti subsidi angkutan umum hingga subsidi biaya pendidikan.
BACA JUGA: Sandi Sebut Bangun Infrastruktur Tanpa Utang, Ini Tanggapan Sahabatnya Erick Thohir
Mengutip pernyataan Sandiaga Uno, salah satu kunci pembangunan infrastruktur tanpa utang adalah dengan pelibatan swasta.
“Jadi Insyaallah kita ingin negara kita terus membangun, tapi dengan pendekatan lain. Infrastruktur bisa dibangun dengan sektor swasta dilibatkan dengan pendanaan jangka panjang, jangan sampai membebani seperti sekarang anggaran kita,” ujarnya di Jalan Ciledug Raya, Petukangan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018) lalu. []
SUMBER: DETIK
