BEIJING—Berdalih tumpas ekstremisme, Pemerintah Cina mewajibkan pejabat lokal Xinjiang untuk merokok di depan Muslim. Tak hanya itu, mereka yang menolak diancam akan diberikan hukuman.
Dalam beberapa waktu ke belakang, seorang pejabat Cina yang menolak kebijakan tersebut—yakni Jelil Matniyaz, Ketua Partai Komunis di Prefektur Hotan Cina—dicopot dari jabatannya.
Dalam laporannya, Pemerintah Cina menyebut Matniyaz tidak memiliki komitmen politik. Matniyaz sendiri merupakan warga asli etnis Uyghur, demikian dilansir Associated Press, Selasa (11/4/2017).
Peraturan ini merupakan langkah terbaru Pemerintah Cina untuk memberikan pengaruh di Xinjiang termasuk di Hotan yang jadi pusat kebudayaan Uyghur. Pemerintah Cina sendiri mengklaim bahwa langkah-langkah ini—termasuk pelarangan jilbab dan janggut—merupakan upaya untuk melawan para pengikut Islam fundamentalis.
Sementara itu, lembaga advokasi Uyghur di luar negeri, menyebut jika langkah terbaru Pemerintah Cina tersebut hanya menyuburkan bibit radikalisasi dan kekerasan. Merokok tidak dilarang di sebagian negara mayoritas Muslim. Sayangnya, kewajiban merokok yang berujung pada sanksi atas Matniyaz jadi kontradiktif.
Di satu sisi, para pakar kesehatan di sana berusaha menekan akan perokok karena alasan kesehatan. Sementara alasan pakasaan merokok bagi pejabat di Cina ini adalah melestarikan budaya mengisap tembakau.
Peneliti European School of Culture and Theology di Jerman, Adrian Zenz, mengatakan, pejabat lokal Xinjiang didorong melakukan penataan kembali struktur sosial dengan menghapuskan segala bentuk pengaruh Islam dalam masyarakat Uyghur.
“Praktik agama umum oleh Muslim di sana sekarang bahkan dikategorikan aktivitas ekstrimis. Ini mengubah pandangan orang secara keseluruhan,” kata Zenz.
Surat kabar Hotan Daily menyebut telah ada 97 pejabat lokal yang jadi objek investigasi Partai Komunis. Investigasi ini dipimpin oleh pemimpin Partai Komunis Regional Xinjiang Chen Quanguo yang sudah berjanji menghancurkan ekstrimisme di sana. []
