PALESTINA–Pemerintah Palestina mengatakan pada Kamis (2/7/2020) bahwa pihaknya akan membayar gaji karyawannya hanya 50 persen untuk Mei dan tidak ada untuk gaji untuk Juni. Pemerintah Palestina tidak mampu membayar gaji untuk 180.000 karyawannya karena mengalami krisis keuangan akibat blokade dan wabah virus Corona.
Berbicara dalam konferensi pers di Ramallah, Menteri Keuangan Palestina Shukri Bishara mengumumkan bahwa pemerintah hanya akan mampu membayar setengah gaji untuk bulan Mei, dengan minimum 1.750 syikal (sekitar $ 500).
BACA JUGA: Sudah 6 Bulan, PNS Palestina Cuma dapat Gaji 60%
Bishara menunjukkan bahwa keuangan Otoritas Palestina (PA) terpukul oleh penurunan tajam dalam pendapatan publik dalam empat bulan terakhir. Hal ini diperburuk pada Mei ketika PA menolak sekitar $ 200 juta dana pajak yang dikumpulkan Israel atas nama PA yang menyebabkan pendapatan publik turun 80 persen.
“Pada bulan Juni, PA menerima nol dana kliring pada saat pendapatan lokal turun 280 juta shekel (sekitar $ 81 juta). Selain itu, PA tidak menerima 100 juta shekel (sekitar $ 30 juta) dalam bantuan keuangan eksternal, situasi yang mengakibatkan PA tidak menerima pendapatan sebesar 380 juta shekel ($ 111 juta),” kata Shukri Bishara.
Dalam hal pengeluaran bulanan, Bishara menunjukkan bahwa pihaknya mengeluarkan anggaran senilai 760 juta shekel ($ 220 juta), termasuk 550 juta shekel ($ 160 juta) yang merupakan upah minimum publik selain 210 juta shekel ($ 61 juta) dalam pengeluaran lain, khususnya kesehatan biaya setelah wabah virus Corona.
Kesenjangan anggaran pemerintah yang dihasilkan ditutupi melalui pinjaman bank sebesar 250 juta shekel ($ 72 juta).
BACA JUGA: Bantu Bayar Gaji PNS Palestina, Uni Eropa Sumbang 20 Juta Euro
Bishara melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemerintah akan dapat mencairkan gaji PNS sampai akhir tahun 2020 mirip dengan persentase pencairan Mei, mencatat bahwa persentase pencairan akan ditingkatkan untuk gaji dalam beberapa bulan mendatang seandainya pemerintah mengamankan dana tambahan.
Dia menunjukkan bahwa PA saat ini dihadapkan dengan tiga tantangan keuangan; yang pertama dihasilkan dari protes pimpinan Palestina terhadap langkah aneksasi Israel dan penghentian koordinasi berikutnya, yang kedua dihasilkan dari upaya Israel untuk menuntut bank-bank Palestina, dan yang ketiga adalah hasil bergulat dengan konsekuensi ekonomi dari pandemi virus corona.
PA menolak untuk menerima pendapatan izin bulanan setelah mengakhiri koordinasi dan sebagai akibat dari Israel bersikeras pada koordinasi sebagai sarana untuk memberikan uang. []
SUMBER: WAFA
