KPK menahan Bupati Meranti Muhammad Adil atas kasus dugaan suap pengadaan jasa umrah, fee proyek dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Meranti, dan suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau.
Sosok Muhammad Adil merupakan politikus asal Riau. Sebelum menjabat sebagai Bupati Meranti periode 2021-2024, ia pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dua periode yakni 2014-2018 dan 2019-2020.
Pada periode pertama Muhammad Adil maju dari Partai Hanura, kemudian pada periode kedua maju dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Baru setahun di periode kedua, Muhammad Adil maju sebagai calon Bupati Meranti hingga akhirnya terpilih.
BACA JUGA:Â Rafael Alun Jadi Tersangka Tapi Belum Ditahan, Ini Alasan KPK
Pernah Berseteru dengan Kemenkeu
Pria kelahiran Selatpanjang 18 April 1972 itu merupakan lulusan S1 dan S2 di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Nama Muhammad Adil sempat menjadi perbincangan pada Desember 2022 karena menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi setan atau iblis. Hal itu dikarenakan dirinya tak terima soal dana bagi hasil (DBH) minyak di tempatnya yang dianggap semakin kecil.
Muhammad Adil kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mesti diterima. Menurutnya, Meranti layak mendapat DBH minyak dengan hitungan US$ 100 per barel, namun yang diterima hanya Rp 114 miliar dengan hitungan US$ 60 per barel.
“Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong ‘ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” kata Muhammad Adil dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Kementerian Dalam Negeri pun memfasilitasi pertemuan Muhammad Adil dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Atas pertemuan itu dibahas DBH minyak dan gas bumi (migas) Kabupaten Meranti dan dinyatakan permasalahan sudah clear.
“Sudah. Jadi hari ini tidak membahas itu (Kemenkeu iblis dan setan), sudah clear yang lalu itu,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).
“Tugas kami dari Kemendagri adalah memberikan fasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di bidang keuangan daerah,” tambahnya.
BACA JUGA:Â KPK Resmi Tahan Rafael Alun, Koleksi Tas Mewah Istri Ikut Disita
Kekayaan Bupati Meranti
Muhammad Adil memiliki harta Rp 4 miliar lebih. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 29 Maret 2022 untuk periode 2021, kekayaannya tepatnya senilai Rp 4.785.577.310.
Jika dirinci, harta kekayaan Muhammad Adil terdiri dari 73 jenis tanah dan bangunan yang diklaim hasil sendiri berada di sejumlah wilayah Kepulauan Meranti dan sejumlah wilayah lain di Provinsi Riau. Total harga tanah dan bangunannya Rp 4.317.400.000.
Muhammad Adil juga memiliki lima alat transportasi dan mesin berupa motor dengan nilai Rp 174.000.000, lalu harta kas dan setara kas sebanyak Rp 244.177.310. Bupati Meranti itu tercatat tidak memiliki utang. []
SUMBER: DETIK
