JAKARTA— Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menyebut bahwa dirinya terlibat dalam kasus korupsi.
Fahri menyebut dirinya tak ada hubungannya dengan Nazaruddin, dan kemudian Fahri menyimpulkan bahwa persekongkolan Nazaruddin dengan KPK telah menjadi masalah keamanan nasional.
“Kalimat yang paling banyak dia (Nazaruddin, red) katakan, terutama kalimat yang paling banyak dia katakan, ‘kita serahkan kepada KPK’,” ujar Fahri Hamzah, pada Senin (19/2/2018) kemarin.
“Kalimat kedua adalah, ‘saya paling banyak bantu KPK selama ini’,” tambah Fahri.
Lalu, kalimat Nazaruddin yang juga disorotinya adalah bahwa Nazaruddin mengklaim sudah membeberkan banyak nama untuk ditindaklanjuti oleh KPK.
“Nah, di situ lah bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK sangat mendalam. Oleh sebab itulah maka, dapat diambil kesimpulan bahwa yang disampaikan Nazar itu atas kekecewaannya,” ungkap Fahri.
Dia berpendapat, ada dua hal yang membuat Nazaruddin kecewa.
Pertama asimilasi Nazaruddin yang tertunda karena bocornya dokumen KPK yang menjamin kalau terpidana kasus korupsi Wisma Atlet itu tidak mempunyai kasus. Kedua, bocornya kembali dokumen panitia khusus angket yang sekarang telah menjadi lampiran laporan angket tentang ratusan kasus Nazaruddin yang disimpan KPK.
“Oleh karena itu, saya ingin menyimpulkan bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK ini telah nenjadi problem keamanan nasional. Itu lah sebabnya, dengan kesimpulan Pansus angket berakhir, maka komisi 3 dan komisi 1 selayaknya menimbang persoalan ini sebagai persoalan keamanan nasional yang serius,” bebernya.
Fahri mengatakan bahwa semua peristiwa hukum belakangan ini, terutama diungkapnya penyebutan nama-nama besar.
“Ini lah yang harus kita cermati. Dan saya akan terus memantau kasus ini untuk menuntaskan penanganan kasus persekongkolan yang telah merusak nama baik dan keamanan bangsa. Kekacauan yang dilakukan tersebut telah melahirkan keributan yang merusak iklim pembangunan. Dan demokrasi kita,” pungkasnya. []
SUMBER: SINDONEWS
