CAPRES nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah dengan nilai 5. Cawapres Ganjar, Mahfud Md mengatakan nilai tersebut setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan usia Capres-cawapres.
“Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan majelis (Kehormatan) mahkamah konsitusi kan,” kata Mahfud Md di Taman Ismail Marzuki (TIM), Minggu (19/11/2023).
Mahfud mengatakan penegakan hukum selama dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu baik. Dia pun memamerkan hasil survei terkait penegakan hukum tersebut.
“Kalau mau objektif anda lihat hasil survei kompas terakhir, penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi. Dan itu Menkopolhukam nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang polkan itu 76. Itu survei kompas, buka aja, survei kompas yang terakhir, Litbang Kompas,” jelasnya.
Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.
“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya pria yang karib disapa Uceng itu.
“Turun,” ucap Ganjar.
Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” ujarnya.
Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. “Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ucapnya.
Zainal Arifin Mochtar kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.
“Dengan kasus itu jeblok,” sebut Ganjar.
“Kira-kira berapa poinnya? 1-10?” tanya Uceng lagi.
“5,” kata Ganjar yang disambut riuh hadirin. []
SUMBER: DETIK
