GAZA–Seluruh faksi dan kekuatan di Jalur Gaza, baik yang berhalian Islam maupun nasional telah menyerukan intifadhah rakyat pada Rabu (17/6/2020). Ini sebagai langkah nyata guna menghadapi rencana aneksasi Israel di Tepi Barat dan deal of century (kesepakatan abad ini).
Hamas menyerukan perlunya menyepakati strategi nasional untuk menghadapi ancaman bahaya dari penjajah Israel yang bertujuan untuk memberangus isu perjuangan Palestina.
Semua faksi dan kekuatan di Jalur Gaza ini tergabung dalam Kongres Rakyat untuk Menghadapi Keputusan Aneksasi dan Deal of Century. Dalam pernyataan sikap yang diwakili oleh Jamil Mazhar, mereka meminta adanya pertemuan pimpinan untuk mengakhiri perpecahan.
BACA JUGA:Â Qatar Cairkan Uang Bantuan bagi 100.000 Keluarga di Gaza
Kongres rakyat juga meminta diluncurkannya dialog nasional yang komprehensif dan mendesak untuk melakukan peninjauan kebijakan yang komprehensif untuk mencapai strategi bersama yang dengannya rakyat Palestina bersatu untuk melawan rencana pemberangusan isu perjuangan Palestina.
Selama konferensi yang diluncurkan di Kota Gaza tersebut, dihadiri perwakilan dari semua kekuatan di Jalur Gaza serta para anggota Dewan Legislatif, perwakilan dari masyarakat sipil dan para tokoh, Mazhar mengatakan, “Penjajah Israel tidak pernah menghentikan kebijakan permukiman. Dalam konflik kita dengan penjajah israel, ini adalah konflik yang bertujuan untuk memberangus isu perjuangan Palestina.”
Dia kembali menyerukan untuk mengimplementasikan keputusan Dewan Nasional dan Pusat untuk menarik pengakuan terhadap penjajah Israel serta membentuk kepemimpinan nasional yang bersatu, yang akan memimpin perjuangan rakyat Palestina di semua arena menuju intifadhah rakyat yang menyeluruh dan komprehensif.
BACA JUGA:Â Intifadhah I, Mulainya Perang Batu terhadap Israel di Palestina
Dia menegaskan bahwa persatuan yang diinginkan rakyat Palestina ini membutuhkan rekonstruksi lembaga-lembaga nasional untuk melawan penjajah Israel, yang terutama adalah PLO.
Mazhar menegaskan bahwa untuk menghadapi deal of century dan rencana aneksasi membutuhkan kemauan politik yang nyata untuk mengakhiri perpecahan dan mengembalikan kesatuan. Hal ini mengharuskan penghentian kebijakan monopoli dan dominasi untuk membangun kembali institusi ini berdasarkan kemitraan nasional. []
SUMBER: PALINFO
