JAKARTA–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan perlu penanganan khusus untuk mencegah penularan virus Corona di Jabodetabek. Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Kami mengusulkan agar ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek, di mana batas-batas administrasi pemerintahan itu berbeda dengan penyebaran kasus COVID di Jabodetabek,” ujar Anies kepada Wapres Ma’ruf melalui video teleconference, Kamis (2/4/2020).
BACA JUGA: Berstatus PDP Corona, Guru Besar FKM UI Meninggal di RSCM
Anies mengatakan, dalam menangani Corona, dirinya terhambat PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam PP tersebut disebutkan gubernur hanya bisa mengatur satu provinsi, sedangkan epicenter penyebaran Corona terdapat di tiga provinsi.
“Tapi ada concern-nya, Pak Wapres, di sini, karena dalam PP 21 itu gubernur hanya bisa mengatur pergerakan dalam satu provinsi, sementara epicenter-nya tiga provinsi. Karena Jabodetabek ini ada yang Jawa Barat, ada yang Banten,” kata Anies.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) pun turut melaporkan kondisi penanganan virus Corona (COVID-19) di Jawa Barat kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin. RK meminta Ma’ruf memberikan perhatian terkait penanganan Corona di Jabodetabek.
“Pertama, seperti Pak Wapres ketahui, penduduk kami 50 juta, Pak. Sudah satu besarnya seperti Korea Selatan kurang-lebih seperti itu. Hasil tiap hari kementerian pusat 70 persen itu memang berputar di Jabodetabek, Pak Wapres. Datanya seperti itu, sehingga memang salah satu yang harus Bapak Wakil Presiden berikan atensi adalah gerak tiga provinsi ini,” kata RK saat rapat virtual bersama Ma’ruf seperti ditayangkan di akun Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (3/4/2020).
RK mengakui selama ini belum ada komunikasi secara teknis di antara 3 gubernur tersebut. Dia memahami kesibukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam menangani virus Corona di wilayah mereka masing-masing.
“Memang belum banyak ada komunikasi. Secara teknis perlu fasilitasi. Karena, kalau Jabodetabek ini kompak serempak, baik kebijakan distribusi alat dan sebagainya, sehingga minimal 70 persen persebaran COVID-19 ini bisa terkendalikan dalam satu frekuensi. Saya mohon izin kita belum punya kesempatan melakukan itu, Pak. Saya tidak bisa inisiatif terlalu jauh, karena saya paham Pak Anies dan Pak Wahidin juga sibuk dengan apa yang kami lakukan juga. Jadi Bapak mungkin bisa tugaskan level menteri untuk melakukan hal ini skala rutin, itu skalanya,” ujar dia.
RK kemudian melaporkan jumlah kasus positif di Jawa Barat hingga Jumat (3/4) yang menggunakan metode swab. Dia juga menyinggung antrean panjang pemeriksaan swab terkait Corona di Balitbangkes, Kementerian Kesehatan.
BACA JUGA: MUI Imbau agar Tak Mudik saat Pandemi Corona, Ini Tanggapan Aa Gym
“Kemudian Jawa Barat positifnya 223, definisi positif ini mereka yang sudah di-swab, sementara Bapak dengar sendiri kemarin, antrean di Litbangkes itu luar biasa panjang dan Pak Menkes menyampaikan Litbangkes di depan Presiden, Litbangkes hanya sanggup 200 sampel per hari. Kira-kira begitu, padahal Korea Selatan bisa mengetes bisa 15 ribu sampel per hari, sementara pemerintah pusat, Kemenkes Litbangkes hanya 200 hari,” kata RK.
Dia mengatakan saat ini Jawa Barat sudah mempunyai laboratorium sendiri untuk melakukan pemeriksaan swab terkait Corona. Dari hasil pemeriksaan itu, salah satunya Wali Kota Bogor yang dinyatakan positif Corona.
“Provinsi Jawa Barat provinsi pertama yang mengetes sendiri. Jadi yang lain ngantre ke Jakarta, kami sudah beli sendiri ke Korea Selatan dan kami bisa mengetes 500 sampel di labkes kami,” imbuh RK. []
SUMBER: DETIK
