JAKARTA—Dunia kemanusiaan mengutuk keras terkait dengan kembali terulangnya pelanggaran HAM terhadap muslim di Uighur.
Direktur Pusdikham Uhamka, Manager Nasution menyatakan permasalahan uighur jelas merupakan pelanggaran HAM. China, kata dia tidak menunaikan mandatnya menghentikan pelangaran HAM terhadap warganya sendiri.
“China terbukti tidak memiliki perspektif HAM. HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sehingga mereka diakui kemanusiaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa, status sosial, kekayaan, dan kelahirannya. Termasuk dalam hak asasi ini adalah hak untuk hidup layak, merdeka, dan selamat,” katanya di Jakarta Kamis (20/12).
Menurutnya, Ini merupakan tugas negara China untuk melindungi hak asasi warga negaranya dari pihak-pihak yang ingin mengganggu atau meniadakannya. Muslim Uighur sejatinya lanjut Manager mendapatkan perlindungan dari pemerintahnya sendiri, yakni China.
“Pemerintah Indonesia punya mandat dan kewajiban konstitusional untuk mendorong dunia internasional untuk memaksa pemerintah China menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap warga negaranya sendiri, Uighur,” pungkasnya.
Selain itu juga, dengan mendorong organisasi internasional untuk memastikan terpenuhinya hak-hak muslim Uighur sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma. []
REPORTER: RHIO
