PALESTINA–Biro Nasional untuk Pembelaan Tanah dan Anti Permukiman milik PLO menuding Israel dan pemukimnya di Tepi Barat berusaha memaksakan agenda-agenda permukiman Yahudi kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) yang baru. Hal itu melalui persetujuan terhadap rencana-rencana permukiman baru untuk menjamin pembangunan ribuan unit hunian di sejumlah wilatah di Tepi Barat dan Al-Quds.
Laporan dari Biro menyebutkan, beberapa jam sebelum pengangkatan Presiden AS yang baru, Joe Biden dan untuk memaksakan agenda permukimannya kepada pemerintah AS yang baru, pemerintah penjajah Israel memanfaatkan peluang dan kesempatan, melalui kementerian pendudukan dan otoritas penjajah terkait untuk mempublish tender pembangunan 2572 unit baru permukiman di Tepi Barat, termasuk Al-Quds.
BACA JUGA: Pemukiman Yahudi di Betlehem Dilanda Kebakaran
Menurut laporan PIC pada Sabtu (23/1/2021), tender mencakup 460 unit permukiman di Pasgat Zeev, Har Homa, di timur Al-Quds, 941 di permukiman Emanuel, 377 di Adam, 359 di Betareh, dan sisanya di permukiman Yahudi lainnya di Tepi Barat.
Menurut laporan, Israel juga ingin membangun perkampungan baru, rumah susun dan puluhan rumah lainnya dengan luas yang hampir mirip, serta taman besar. Kini sudah dipasarkan.
Pemenang tender pembangunan itu sudah diumumkan untuk permukiman Javat Hamtos di Betsafafa, 1,2 ribu unit lainnya di permukiman lain.
BACA JUGA: Berapa Banyak Warga Israel di Tepi Barat?
Menurut laporan, proyek ini akhirnya akan menghalangi peluang integrasi geografis antara Al-Quds dan Betlehem serta Betsafafa Palestina terpisah dari geografis negara Palestina.
Laporan menyebut rencana Israel ini dikeluarkan dari rencana tertutupnya sejak 1982 yang ingin menyita lahan luas Raam (wilayah Khallah Syekh), kampung Kasarat, kamp pengungsi Qalandia, Kafr Aqab, Juba dan Mukhmas untuk mendirikan jembatan dan terowongan serta jalan pintas menembus permukiman Kokhaf Jacob dan Pasgot, Benjemin dan Khokhaf Hasyaer. []
SUMBER: PALINFO
