PALESTINA—Israel dilaporkan telah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Israel Avichai Mandelblit untuk merampas tanah warga Palestina. Menurut laporan, persetujuan diberikan untuk digunakan kepentingan proyek pemukiman Yahudi dan hukumnya legal (sah secara hukum), media Israel melaporkan.
Saluran TV & Israel mengatakan, lahan milik pribadi warga Palestina akan disita untuk membangun proyek infrastruktur, termasuk jalan-jalan beraspal bagi kepentingan permukiman ilegal, Palestine News Agency (PNN), Ahad (19/11/2017).
Pendapat hukum Jaksa Agung ini diberikan atas permintaan Menteri Kehakiman Israel Ayelet Shaked, saat berdiskusi mengenai proyek akses jalan raya yang saat ini sedang dilakukan pengaspalan untuk penyelesaian pemukiman ilegal Harsha.
Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh Ynet News Israel, Shaked mengatakan, Menteri Kehakiman Israel menyambut baik pernyataan hukum Jaksa Agung ini, yang merupakan tahap lain dalam pelaksanaan hak ratusan ribu penduduk Yudea dan Samaria (menduduki Tepi Barat).
Dia juga mengatakan, akan terus ajukan peninjauan ulang terhadap keputusan hukum sebelumnya, mengenai peraturan pembangunan di Yudea dan Samaria.
Oktober lalu, Mahkamah Agung Israel menerima sebuah petisi yang diajukan oleh penduduk Palestina di kota Silwad di pinggiran Ramallah untuk tidak membangun pemukiman di tanah mereka.
Pada Februari lalu, parlemen Israel telah menyetujui sebuah undang-undang yang bertujuan mengatur status ratusan permukiman ilegal yang dibangun di atas lahan pribadi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
RUU tersebut menetapkan pengalihan hak untuk menggunakan tanah tersebut kepada komisaris pemerintah Israel sampai kesepakatan damai dicapai antara Palestina dan Israel. []
