KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkap adanya puluhan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama pemilu berlangsung. Temuan itu menurut Bagja sudah ditindaklanjuti.
“Di daerah ada beberapa puluh kasus ya 38 atau 40 pelanggaran (ASN) dan juga dugaan pelanggaran netralitas TNI,” kata Bagja usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.
Bagja mengatakan laporan dugaan kasus pelanggaran netralitas ASN ini sudah diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bawaslu mengimbau ASN tak terlibat dalam politik praktis.
BACA JUGA: Setop Kasus Gus Miftah Viral Bagi-bagi Uang, Ini Penjelasan Bawaslu Pamekasan
“Sudah (ditindaklanjuti) ini kan masuk ke KASN beberapa kasus ya,” ujar Bagja.
“Kami juga periksa, (contoh) kejadian di Dandim mana gitu, rupanya bukan (pelanggaran). Makanya kan isu yang beredar itu perlu kita tanyakan perlu kita klarifikasi kepada yang bersangkutan,” sambungnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya mendorong ASN untuk netral selama Pemilu 2024 berlangsung. Azwar mengatakan jika ada pelanggaran maka bisa dilaporkan secara langsung oleh pihaknya.
“Jadi gini secara umum KemenPAN-RB mendorong netralitas ASN secara umum ya. Yang kedua jika ada pelanggaran silakan dilaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” kata Azwar usai rapat Komisi II KemenPAN RB, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).
Azwar menyebut pihaknya akan memonitor segala tindakan pelanggaran ASN di masa Pemilu. Ia akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang masuk.
“Kami akan memonitor mendorong agar ada tindak lanjut setiap pelanggaran terhadap netralitas ASN. Saya kira gitu ya,” ucapnya. []
SUMBER: DETIK
