PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berharap pemimpin Indonesia yang menjadi penggantinya, dapat mengikuti langkahnya untuk melanjutkan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Jokowi menegaskan, hilirisasi merupakan kebijakan untuk kepentingan bangsa.
Jokowi menjelaskan, ekonomi dunia saat ini diliputi oleh ketidakpastian global. Ketidakpastian ekonomi global ini diperkirakan masih akan terjadi hingga 5-10 tahun mendatang.
“Sehingga sekali lagi, nahkodanya itu harus pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini untuk kepentingan bangsa ini,” jelas Jokowi dalam acara Puncak Musra Relawan kemarin, Minggu (15/5/2023) di Istora Senayan, Jakarta.
Indonesia, lanjut dia memiliki keberkahan sumber daya alam yang sangat melimpah. Semua komoditas dari pertambangan, mineral, kekayaan laut hingga komoditas pertanian dan perkebunan, semuanya dimiliki Indonesia.
BACA JUGA:Â Banyak Menteri Kabinetnya Ikut Nyaleg, Jokowi Bilang Begini
Sayangnya, bertahun-tahun, Indonesia selalu mengekspor komoditas alam dalam bahan mentah. Hal ini yang menurut Jokowi kekeliruan yang tidak boleh terulang lagi.
“Pemimpin yang akan datang harus berani industrikan. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan. Apapun resikonya,” ujarnya.
Hilirisasi nikel yang dilakukan Indonesia, meskipun saat ini tengah digugat oleh negara-negara Uni Eropa, kata Jokowi hal ini tidak boleh membuat Indonesia lantas menyerah.
“Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Nah itu jangan bermimpi negara ini jadi negara maju,” ujarnya.
Semua komoditas yang ada di Indonesia harus dimaksimalkan manfaatnya, agar bisa menjadi bernilai tambah di dalam negeri. Ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Pun, jika negara ini belum bisa mengolahnya sendiri, bisa dilakukan dengan mencari partner untuk mengerjakannya, bisa dengan mendatangkan ahli dari luar negeri.
Sebab, dari hilirisasi yang dilakukan di dalam negeri, pada akhirnya dapat menambah penerimaan negara. “Dari situ bisa mendapatkan PPh (Pajak Penghasilan), bea ekspor, atau dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Bisa mendapatkan dari situ,” tuturnya.
BACA JUGA:Â Ditanya soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik, Bagaimana Respons Jokowi?
Oleh karena itu, jika baru digugat saja langsung ‘melempem’, maka menurut Jokowi akan sulit bagi Indonesia bisa menjadi negara maju.
“Saya nanti akan titip kepada pemimpin berikut, jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat, cari pengacara, cari lawyer yang terbaik agar gugatan kita menang. Tapi tahun kemarin gugatan kita kalah,” ujarnya.
“Kalah pun, saya sampaikan kepada menteri, tidak boleh mundur. Naik banding. Sambil industrinya diselesaikan. Begitu nanti gugatannya rampung, industrinya rampung. Artinya sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Itu yang namanya strategi negara ya seperti itu. Bukan rutinitas,” kata Jokowi lagi. []
SUMBER: CNBC
