PALESTINA—Kabinet Israel dilaporkan telah menyetujui anggaran 11 juta dolar untuk pendanaan kegiatan permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Pendanaan ini disetujui setelah pertemuan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekelompok rabi Zionis.
Melansir surat kabar Israel Haaretz pada Rabu (27/12/2017), Netanyahu bertemu dengan para rabi dalam upaya untuk mendapatkan dukungan mereka terhadap latar belakang dua penyelidikan korupsi yang sedang dilakukan terhadapnya.
Netanyahu terlibat dalam dua kasus korupsi yang terpisah dan penyidik telah menginterogasinya sebanyak tujuh kali. Kasus tersebut melibatkan tuduhan bahwa Netanyahu menerima suap dari pengusaha kaya dan membuat kesepakatan dengan pemilik surat kabar agar Netanyahu selalu mendapatkan pemberitaan yang baik. Namun Netanyahu telah membantah melakukan tuduhan terhadapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Netanyahu bertemu dengan para rabi yang yang meminta agar Netanyahu memberikan prioritas lebih tinggi kepada pemukiman Yahudi, laporan tersebut menambahkan.
Pihak berwenang Israel telah membantah adanya hubungan antara pertemuan tersebut dan pendanaan permukiman.
Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman Israel sebagai ilegal karena wilayah-wilayah tersebut adalah hasil rampasan Israel dalam Perang Enam Hari pada 1967. Israel juga melanggar perjanjian Jenewa, yang melarang pembangunan di wilayah-wilayah yang diduduki.
Bulan Oktober lalu, Uni Eropa mendesak rezim Israel untuk menghentikan rencana pembangunan unit pemukim baru di Tepi Barat yang diduduki. Uni Eropa memperingatkan bahwa langkah tersebut telah merongrong upaya perdamaian.
Lebih dari setengah juta warga Israel tinggal di lebih dari 230 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel pada tahun 1967 di wilayah Palestina di Tepi Barat dan Timur al-Quds. []
