AGRA—Taj mahal masuk dalam daftar situs bersejarah pada kebijakan ‘Mengadopsi Warisan Budaya’ yang dirilis Kementerian Pariwisata India pada Sabtu (28/4/2018). Daftar tersebut memuat 95 situs bersejarah yang dimungkinkan oleh pemerintah India untuk dikelola oleh swasta.
Kebijakan itu menuai tudingan dari sejumlah pemerhati cagar budaya dan politisi oposisi bahwa pemerintah India mencoba melakukan privatisasi yang memungkinkan perusahaan swasta mengelola puluhan monumen penting di negara tersebut.
Politisi oposisi menuduh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi ‘menyewakan’ beragam monumen bersejarah di bawah kebijakan ‘Mengadopsi Warisan Budaya’ yang memungkinkan 95 situs bersejarah dikelola oleh swasta.
Tuduhan itu terjadi setelah Kementerian Pariwisata India merilis sebuah kontrak lima tahun senilai 250 juta rupe atau sekitar US$3,7 juta dengan perusahaan Dalmia Bharat atas situs bersejarah Red Fort di Delhi dan lainnya di selatan negara bagian Andhra Pradesh.
Red Fort merupakan bangunan yang dibangun oleh Kaisar Shah Jahan pada 1639 dan masuk dalam Daftar Warisan UNESCO. Bangunan ini pula menjadi tempat perdana menteri India melakukan pidato hari kemerdekaan setiap tahunnya.
Dengan adanya kontrak lima tahun tersebut, perusahaan Dalmia Bharat akan diizinkan menempatkan sejumlah iklan, menetapkan harga tiket masuk, dan mendapatkan keuntungan dari penjualan yang mereka lakukan dengan pengawasan dari pemerintah.
Kendati pemerintah India mengatakan kontrak yang diberikan hanya mencakup pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan kawasan Red Fort. Sejumlah pejabat pemerintah mengkritik dan menyebut bahwa seluruh hasil dari monetisasi di bawah peraturan tersebut haruslah digunakan untuk perbaikan monumen. Demikian juga pihak oposisi yang mengecam kebijakan tersebut dan meminta penggunaan lebih banyak dana pemerintah untuk mengelola beragam monumen bersejarah tersebut.
“Kenapa harus disewakan? Sedih dan hari kelam dalam sejarah negara ini,” kata Mamata Banerjee, Menteri Kepala di Negara Bagian West Bengal.
Sementara itu, aktivis kebudayaan Rana Safvi mengatakan kebijakan pemerintah India masih belum jelas mengatur pemantauan manajemen perusahaan mengelola monumen.
“Tidak ada kejelasan berapa banyak uang yang dihasilkan akan digunakan untuk fasilitas atau monumen tersebut, namun mereka pasti akan menghasilkan banyak keuntungan dari jumlah yang sudah ada di kontrak,” kata Safvi.
India diketahui memiliki hampir 3.700 monumen bersejarah, 31 di antaranya masuk dalam Daftar Warisan Budaya UNESCO.
Banyak monumen dalam daftar tersebut adalah peninggalan budaya Islam. Selain Taj Mahal yang kini sedang diperebutkan dua perusahaan swasta, kompleks bersejarah dari Abad ke-12 Masehi Qutub Minar di Delhi juga masuk dalam daftar kebijakan privatisasi oleh pemerintah India. []
SUMBER: CNN
