JAKARTA—Wacana pelegalan kelompok gay, biseksual dan transgender (LGBT) dibantah DPR. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas bersama pemerintah, sama sekali tak ada legalisasi untuk pelaku homoseks.
“Terkait dengan isu LGBT yang seolah-olah akan dilegalkan dalam RKUHP tersebut, bersama ini sekali lagi saya tegaskan bahwa hal itu tidak benar. Kita tidak boleh takut atau tunduk pada tekanan pihak luar atau ancaman, jika larangan LGBT itu dilakukan akan mengurangi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia,” tegasnya melalui pesan elektronik yanag diterima redaksi RMOL, Ahad (3/6/2018).
Menurut Bambang, yang harus utamakan adalah keselamatan masa depan bangsa Indonesia, khususnya menyelematkan para generasi muda dari pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan norma, budaya dan agama.
Sebagai pimpinan DPR, ia juga sudah mengingatkan kepada panja DPR agar waspada dan jeli terhadap rumusan atau formulasi dari tim ahli pemerintah dalam RKUHP, yang selama ini memang belum final pembahasannya.
“Khususnya yang menyangkut rumusan pasal-pasal mengenai perluasan asas legalitas yang memuat tindak pidana khusus seperti delik korupsi dan juga perbuatan cabul oleh sesama jenis atau cabul LGBT,” katanya.
Bamsoet—sapaan akrab Bambang Soesatyo—menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan bahwa tidak benar pemerintah telah menghapuskan pasal perbuatan cabul sesama jenis atau oleh kaum LGBT.
“Yang benar adalah pemerintah mereformulasi rumusan pasalnya dengan menempatkan kata sesama jenis atau berlainan/lawan jenis dalam penjelasan. Jadi, perbuatan cabul baik oleh dan terhadap sesama jenis tetap akan dapat dipidana,” ungkap Bamsoet. []
SUMBER: RMOL
