JAKARTA–Koordinator KontraS, Yati Andriyani menyatakan dalam demokrasi di Indonesia TNI dan Polri tidak dibenarkan ikut berpolitik. Hal itu dikatakanny menanggpi 5 anggota TNI-Polri aktif yang ikut dalan Pilkada 2018.
“Sejumlah aturan, baik di TNI maupun Polri sudah mengatur tentang larangan anggota aktif ikut dalam panggung politik,” katanya kepada Islampos.com di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (09/01).
Menurutnya pencalonan atau kandidat dari TNI polri bukan sesuatu yang baru. Pada pilkada tahun ini agak menghawatirkan karena sejumlah kandidat adalah anggota aktif.
“Kami temukan fakta ketika mereka terlibat dalam politik, mereka belum sepenuhnya mengundurkan diri sebagai anggota. Ini berbahaya ancam nilai demokrasi ini juga ancam isu reformasi sektor keamanan juga profesionalisme TNI Polri,” pungkasnya.
Yati menjelaskan, ini bukan sekadar prosedural formal apakah sudah mundur atau belum. “Tapi fakta yang kami temukan pengunduran diri mereka sangat berdekatan dengan proses pilkada,” terangnya lagi.
“Mereka sengaja ingin mengunakan jaringan TNI-Polri untuk mencari suara. Jelas ini sangat menganggu agenda reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum,” tuturnya. []
Reporter: Tommy
