SOSOKNYA tegas dan lugas, membuatnya menjadi sosok yang kerap mendapatkan amanah umat dan bangsa. Mulai dari amanah menjadi seorang kiai kharismatik di Banten, Ketua MUI Pusat, Syuriah NU, anggota MPR, anggota DPR bahkan sampai menjadi Watimpres. Ia adalah Dr. HC. KH. Ma’ruf Amin.
Ma’ruf Amin artinya yang baik yang dipercaya, atau yang diberi pengetahuan yang dipercaya. Kendati tidak pernah mengenyam pendidikan master (S2) apalagi doktor (S3) di bidang fiqh, kedalaman ilmu Ma’ruf Amin tak jauh beda dengan mereka yang bergelar doktor. Lantaran itu pula wajar saja jika pengasuh pondok pesantren Al-Nawawiyah, Banteni diberi amanah sebagai Ketua Dewan Syari’ah Nasional (DSN).
Di samping itu, Ma’ruf Amin menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rois Syuriah PBNU. Beberapa kedudukan itu sangat membutuhkan keulamaan, kefaqihan, dan keumaraan dari dirinya.
Usai berkelana menimba ilmu dari berbagai guru dan pondok pesantren, di antaranya pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Ma’ruf Amin mengaku prihatin dan sedih. Sedih bukannya karena ia tak mendapatkan lapangan kerja. Prihatin bukan karena ia menganggur. Tapi lantaran banyak lulusan dari pondok pesantren yang ilmunya tak dikembangkan.
Akibatnya, ilmu itu mandul tak berkembang. Nah, untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang diperolehnya dari pesantren selama 10 tahun, Ma’ruf Amin kemudian aktif di ormas-ormas dan lembaga-lembaga Islam. Semula ia tergabung dengan pengurus ranting NU di daerah Jawa Timur dan akhirnya mendapat amanah di tingkat nasional.
Kiprah terakhirnya, selain menjadi Watimpres, Ma’ruf Amin bersama koleganya ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syari’ah di Indonesia. Butuh perjuangan yang tak kenal lelah untuk bisa menggulirkan ekonomi syariah di negeri yang mayoritas Muslimini. Hingga akhirnya bisa berkembang seperti saat ini.
“Kita berharap sistem ekonomi nasional kita secara umum menggunakan dual system economic. Yaitu syari’ah dan konvensional. Dan sistem syari’ah ini harus kita tampilkan sebagai sistem alternatif,” tutur Ma’ruf Amin.
Menurutnya, sistem konvensional tetap dibiarkan ada karena untuk penerapan dan pengamalan sistem syari’ah ini didasarkan atas asas kesadaran atau sukarela dari umat Islam, sehingga kesannya bukan karena paksaan. Lagi pula, masyarakat tidak bisa melakukan perubahan secara radikal. Selain itu kita ingin menguji mana yang lebih unggul dan kompetitif.
Selain mengembangkan, mendukung dan memotivasi berdirinya lembaga-lembaga dan masyarakat ekonomi syari’ah, Ma’ruf Amin juga bertindak sebagai pembuat fatwa sekaligus pengawas perjalanan ekonomi-keuangan syari’ah. Karena itu pula, demi tegaknya ekonomi syari’ah, ia sering memberikan paparan tentang keunggulan ekonomi Islami ini di perguruan tinggi, lembaga-lembaga ekonomi-keuangan, dan hotel-hotel. Melalui upaya upaya tersebut, diharapkan muncul dan tumbuh pemberdayaan umat Islam dalam bidang ekonomi. Sehingga ada empowering (pemberdayaan) atau al-taqwiyah itu melalui ekonomi.
Untuk mencetak ekonom-ekonom syari’ah yang mumpuni di bidang khazanah kitab kitab fiqh klasik dan ekonomi modern, Ma’ruf Amin telah merintis dan mendirikan pesantren ren al-Nawawiyah, Banten.
“Ke depan, kita ingin ada perguruan tinggi yang melahirkan pakar-pakar yang punya keahlian dalam dua bidang, yakni ahli fiqh dan ahli ekonomi Islam. Cita-cita itu, yang saya harapkan,” tuturnya.
Jadi penerapan ajaran ekonomi Islam itu, lanjut Rois Syuriah PBNU, bisa dikembangkan dalam kehidupan sehar-hari.
“Dari sini kita bisa membuktikan bahwa sistem Islam itu rahmatan lil’alAmin. Artinya rahmat bagi semua. Karena sistem syari’ah ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk siapa saja yang mau menggunakannya,” tutur pria kelahiran11 Maret 1943 ini.
Selain aktif di ranah ekonomi syari’ah, Ma’ruf Amin saat ini juga bergiat di PBNU. Di lingkungan jam’iyah (ormas) yang didirikan tahun 1926 ini, Ma’ruf Amin termasuk tokoh pemikir. Dia pula yang menggagas adanya gerakan Tajdid (pembaharuan) pada Muktamar NU di Yogyakarta, 1989.
Lebih jauh lagi, ketika rezim Soeharto runtuh, Ma’ruf Amin mendorong PBNU untuk membidani terbentuk partai politik bagi warga NU, yakni PKB. Ia pula yang kemudian ditunjuk oleh para kyai NU untuk menjadi ketua Tim Lima, yakni, tim yang menggagas dan merumuskan pendirian partai bagi warga NU.
Ketokohan suami dari Hj. Siti Hurriyah ini semakin menonjol dengan aktivitasnya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. Di komisi inilah, KH Ma’ruf Amin harus selalu siap memberikan pendapat-pendaptnya, sesuai dengan ijma ulama-ulama MUI, tentang persoalanpersoalan yang berkembang di Indonesia, dari mulai soal medis, politik, makanan, sosial, serta lainnya, dan tentunya hukum. Misal soal kupon berhadiah.
“Kalau rambu-rambu itu dilanggar, nanti bisa menjadi judi,” katanya menambahkan.
Atas pertimbangan sosiologis, teologis tersebut, rasanya tidak berlebihan bila rekam jejak KH Ma’ruf Amin, didokumentasikan dalam sebuah buku biografi 70 KH Ma’ruf Amin: Pengabdian Tiada Henti Terhadap Agama, Bangsa dan Negara. []
Sumber: Era Muslim—Cukilan buku 70 KH Ma’ruf Amin: Pengabdian Tiada Henti Terhadap Agama, Bangsa dan Negara.
