JAKARTA–Pemerintah Saudi akan berusaha menambah kenyamanan jemaah terlebih dahulu, bukan justru menambah kuota jemaahnya.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membangun 60 ribu toilet bertingkat dalam rentang dua tahun.
“Kami sudah minta ke pihak Arab Saudi agar proses pembangunannya dimulai dari tenda yang menjadi kawasan jemaah haji Indonesia. Dia kelihatannya setuju. Karena jemaah kita memang terbanyak,” ujar Menag.
BACA JUGA; Kemenag Tunjuk 11 Lembaga Akreditasi Penyelenggara Umrah
“Itu bukan jumlah yang tanggung-tanggung. Kelihatannya toilet yang ada akan dibongkar lalu ditinggikan,” sambungnya.
Oleh-oleh lain dari kunjungan Menag ke Saudi adalah penambahan fasilitas layanan fast track. Selama ini, layanan tersebut hanya diberikan kepada sekitar 70ribu jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Menag awalnya mengusulkan agar layanan yang sama bisa dilakukan di seluruh embarkasi. Namun, pihak Saudi baru bisa menambah untuk satu embarkasi saja.
“Tahun depan, Saudi setuju untuk menambah layanan fast track di embarkasi Surabaya,” jelasnya.
Selain fast track, Saudi juga akan menambah layanan Iyab saat pemulangan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Tahun 1440H, maskapai Saudi menerapkan Program Iyab untuk sekitar 48 kloter jemaah haji Indonesia. Melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jemaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari dan lainnya. Setibanya di bandara, jemaah bisa langsung masuk pesawat.
BACA JUGA: Menag Optimis Kuota Haji Indonesia 2020 Sebanyak 231 Ribu
“Iyab tahun lalu hanya untuk 48 kloter. Jemaah puas karena merasa diperlakukan seperti VIP. Kita minta diperbanyak. Pihak Saudi sedang mempertimbangkan agar ini bisa diperbanyak,” ucapnya.
Terkait visa berbayar sebesar SAR300, Menag menjelaskan bahwa itu sudah menjadi kebijakan Pemerintah Saudi. Visa tersebut sudah diberlakukan bagi semua orang yang akan masuk ke Saudi, termasuk bagi jemaah haji.
“Kami sudah minta agar itu ditunda pemberlakuannya dan agar petugas dibebaskan, tapi katanya itu sudah menjadi keputusan,” tandasnya. []
REPORTER: RHIO
