JAKARTA—Keputusan Bawaslu yang meloloskan 12 mantan narapidana korupsi sebagai caleg di Pileg 2019 dinilai mencidrai moralitas demokrasi.
Hal itu diungkapkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas dala Diskusi Publik “Pemilu Berintegritas” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta pada Selasa (4/9/2018).
“Demokrasi ke depan memprihatinkan kita semua. Penyebabnya, demokrasi semakin liberal dan transaksional. Siapa yang menguasai pasar menjadi penentu. Ketika ini tidak dicegah, maka demokrasi hanya akan menjadi milik pemilik modal yang mendistorsi makna demokrasi itu sendiri,” ungkap Busyro.
BACA JUGA: ICW Dorong PKPU Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg
Busyro menilai, bahwa demokrasi sebagai rule of law sistem negara Indonesia bertumpu pada check and balance, sehingga dimaknai tidak sekadar pada aspek prosedural semata, tetapi semestinya juga mengandung muatan-muatan dimensi moralitas.
“Bawaslu bersama KPU seharusnya menjadi lembaga yang memiliki misi dan visi yang substansinya sama,” sesalnya.
Lebih lanjut, Busyro menilai bahwa keputusan Bawaslu tersebut semakin menjadi bukti bahwa level demokrasi di Indonesia masih bersifat transaksional.
“Demokrasi transaksional menghasilkan pejabat pusat dan pejabat daerah yang mengalami krisis sebagai pemimpin, dampaknya yaitu rakyat kehilangan haknya untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Rakyat kita menderita karena dipimpin oleh mereka yang memiliki track record, kepekaan sosial, dan intelektualnya yang parah,” ungkap Busyro.
“Ketika terpilih, justru mereka menunjukkan keasliannya. Nah, dengan kepekaan sosial yang seperti itu, bagaimana demokrasi bisa diproseskan dalam semua kebijakan pemerintahan? Ketika UU ini dijarah, di dalam proses-proses yang begitu itu dia mengalami beban moral, menjadi napi namun kemudian dipilih lagi. maka yang terjadi adalah tragedi,” imbuh Busyro.
Diskusi yang diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut, menurut Busyro dilakukan dalam rangka ikhtiar mencari solusi terbaik yang mampu memberikan makna pada demokrasi yang mestinya ditegakkan dengan segala upaya.
Sebagai pembicara, hadir beberapa aktivis dan tokoh seperti Titi Anggraini (Perludem), Ahmad Fanani (Wakil Ketua Madrasah Anti Korupsi), Donal Fariz (ICW), Arif Zulkifli (Tempo) dan beberapa lainnya. []
SUMBER: MUHAMMADIYA.OR.ID
