JAKARTA–Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriyah jatuh pada hari Rabu 5 Juni 2019. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan, penentuan 1 Syawal ini berdasarkan pada hisab hakiki yang sudah dijadikan pedoman oleh Majelis Tarjih dan Tajdid organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Muhammadiyah.
“Berdasarkan hisab hakiki sudah menjadi rujukan bahkan dengan hisab kita bisa memprediksi tanggal hijriah khususnya dalam menetapkan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha hingga puluhan tahun ke depan,” kata Haedar, Kamis (30/5/2019).
BACA JUGA: Ini Daftar Lokasi Rukyatul Hilal Awal Syawal
Haedar juga mengungkapkan, ada dua pesan yang disampaikan PP Muhammadiyah berkaitan dengan 1 Syawal ini. Pertama, Muhammadiyah mengimbau kepada umat Islam dan warga bangsa menjadikan 1 Syawal menjadi momentum memperluas rongga hati saling memaafkan dan merekatkan kembali tali persaudaraan sebagai umat dan bangsa.
Kedua, menjadikan Idul Fitri sebagai momentum secara bersama-sama umat Islam dan warga bangsa menjadikan Indonesia menjadi rumah bersama.
“Bersama-sama untuk maju yang merdeka, bersatu dan berdaulat menuju Indonesia berkemajuan,” kata dia di kantor Pusat PP Muhammadiyah jalan Cik Ditiro Yogyakarta.
Pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi penentuan 1 Syawal 1440 Hijriah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal bulan Syawal pada Senin, 3 Juni 2019.
Haedar mengatakan, jika ada perbedaan dalam penentuan 1 Syawal, PP Muhammadiyah mengimbau umat Islam dan bangsa Indonesia selalu memiliki toleransi. “Islam dan bangsa Indonesia sudah dewasa dalam perbedaan,” kata dia.
BACA JUGA: Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Syawal 1440H pada 3 Juni
Menurut Haedar, jika ternyata ada perbedaan dalam penetapan Idul Fitri, pemerintah bisa memfasilitasi perbedaan itu. Agar yang sama dan berbeda, bisa menyelenggarakan sholat Id dan kegiatan Idul Fitri tanpa ada gangguan.
Namun, Haedar mengatakan, diperkirakan sampai beberapa tahun ke depan ada kesamaan dalam menetapkan 1 Syawal, baik antargolongan yang mainstream maupun pemerintah. []
SUMBER: TEMPO
