MYANMAR—Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengirim misi internasional ke Myanmar, guna mencari fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh militer dan pasukan keamanan negeri itu terhadap Muslim Rohingya.
Akan tetapi pemerintah Myanmar menolak upaya penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia itu yang diinisiasi oleh PBB.
Dalam sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Myanmar, mengatakan bahwa pembentukan misi ini akan menambah lebih banyak masalah. Bukannya menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini.
Sebelumnya PBB dan organisasi HAM internasional menyerukan pemerintah Myanmar melakukan penyelidikan internasional yang kredibel, dan menganggap pelanggaran hak asasi terhadap Muslim Rohingya di bagian utara Rakhine ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Untuk alasan tersebut, pemerintah sipil harus memberikan ruang dan mengijinkan para peneliti internasional dari PBB melakukan pekerjaan mereka. Hal ini harus dilakukan untuk mengungkap fakta apakah pasukan keamanan Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Sementara itu, kelompok advokasi Rohingya mengklaim bahwa warga Rohingya yang teraniaya, jumlahnya bukan hanya puluhan tapi ratusan. Operasi militer di Myanmar terhadap Muslim Rohingya, telah menelan korban puluhan warga sipil tak berdosa, dan menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri.
PBB mengatakan ketika pemerintah Myanmar mengaku bahwa komisi penyelidikan nasional mereka bekerja secara independen, tidak ada satu pun pihak yang percaya, demikian lansir WorldBulletin. []
Pewarta: Ari Cahya.
