NTB—Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Nahdlatul Ulama (NU) masih diperlukan, dan pemerintah diminta untuk melindungi lembaga tersebut dari berbagai serangan.
“KPK masih diperlukan keberadaannya dan perlu dilindungi dari serangan berbagai pihak,” kata Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Kiai Said Agil Siradj di Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, seperti dikutip dari Tempo, Sabtu, (25/11/2017).
Pernyataan yang disampaikan tersebut merupakan hasil rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang berlangsung sejak Kamis, (23/11/2017) pecan lalu.
Hasil rekomendasi Munas yang meliputi berbagai aspek, seperti bidang pendidikan, politik, hukum, hingga hubungan internasional, diserahkan Said kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang turut hadir menutup Munas.
Munas tersebut juga merekomendasikan agar pemerintah mengonsolidasikan kekuatan aparatur pemerintahan dan partai-partai pendukung pemerintah, agar turut serta dalam barisan penegakan dan penguatan pemberantasan korupsi oleh KPK.
Pemerintah juga diminta melakukan pengawasan yang ketat terhadap politik uang (money politics) dan korupsi terhadap pelaksanaan Pilkada oleh semua pihak. Ini dilakukan dengan melibatkan secara intensif lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk KPK. []
