JAKARTA–Para pemuka agama yang tergabung dalam Global Freedom Network Indonesia deklarasikan Pemberantasan Perbudakan Modern pada Selasa (15/3/2017) di kantor Wakil Presiden, Jakarta.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi, penandatanganan deklarasi pemberantasan perbudakan modern tersebut.
Dalam acara tersebut, berbagai organisasi Islam dan agama lainnya turut hadir untuk menandatangani keikutsertaannya dalam memberantas perbudakan modern di Indonesia.
Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Perwakilan organisasi Islam diantaranya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyidin Junaidi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suyatno.
Ketua MUI KH Muhyidin Junaidi mengatakan, “Islam ingin membebaskan umat manusia dari segala bentuk perbudakan,” ungkapnya, lansir Antara, Selasa (15/3/2017).
BACA JUGA:
Pemuda Muslim Indonesia Diskusikan Isu Umat Islam di Australia
4 Cara Menjadi Orang Kaya dalam Islam
Islam di Indonesia Inspirasi Dunia Internasional
Menurut laporan Indeks Perbudakan Global 2016, sebanyak 45,8 juta manusia di dunia hidup dalam perbudakan modern. Di Indonesia ada 736.100 ribu orang yang masih berada dalam jeratan perbudakan modern, yang mencakup perdagangan manusia, dan kerja.
Menurut Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, perlawanan terhadap segala bentuk perbudakan modern bukan hanya untuk memenuhi target tujuan pembangunan berkelanjutan global.
“Yang lebih penting ini merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945,” kata Firmanzah.
Selain acara deklarasi, para pemuka agama juga mencetus organisasi lintas agama yang berkomitmen mendukung upaya penghapusan perbudakan modern. Organisasi itu diberi nama, Global Freedom Network (GFN) Indonesia
Pemimpin GFN Andrew Forrest berharap aksi itu menginspirasi warga negara lain di kawasan Pasifik untuk melawan perbudakan modern.
“Para pemuka agama memiliki dukungan dari masyarakat, apabila ini terus disampaikan,” katanya.
Deklarasi itu turut ditandatangani oleh organisasi agama lainnya seperti Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Henriette Hutabarat Lebang, dan Perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo.
Kemudian Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Perwakilan Wali Buddha Indonesia Banthe Victor Jaya Kusuma, serta Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Uung Sendana Unggaraja. []
