GAZA– Walaupun sejumlah lembaga internasional berupaya turut campur dalam mengatasi krisis listrik di Jalur Gaza, Namun Otoritas Palestina tak peduli dengan krisis yang terjadi di Gaza
Hal itu diungkapkan otoritas listrik di Jalur Gaza. Wakil ketua otoritas listrik Gaza, Fathi Sheikh Khalil, mengatakan Otoritas Energi telah berusaha keras agar Otoritas Palestina kembali memasok Gaza dengan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pembangkit tenaga listrik dan mengentaskan krisis yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan di sektor tersebut.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan Rabu (28/5/2017) lalu di Kantor Informasi Pemerintah di Gaza Sheikh Khalil menjelaskan bahwa “sejumlah pertemuan telah dilakukan dengan beberapa pihak, terutama Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Nikolay Mladenov, dan asistennya Robert Piper.”
Ia menegaskan bahwa otoritas listrik di Gaza telah merespon semua syarat yang diajukan oleh Otoritas Palestina agar sepakat untuk mengatasi krisis listrik “namun tak menerima respon apapun dari para pejabat di Tepi Barat.
” Menurut Sheikh Khalil, Otoritas Palestina menuntut tambahan biaya untuk biaya listrik berikutnya ke Jalur Gaza serta menunjuk pihak yang netral untuk memeriksa kinerja Perusahaan Distribusi Listrik.
Sheikh Khalil memaparkan, krisis listrik yang bermula April lalu terus berlangsung karena Otoritas Palestina memberlakukan pajak yang sangat tinggi atas penggunaan bahan bakar untuk mengoperasikan pembangkit tenaga listrik.
Ia meminta organisasi-organisasi hak asasi manusia untuk mengajukan tuntutan hukum pada pengadilan lokal dan internasional demi menuntut tanggung jawab atas kondisi buruk berkelanjutan di Jalur Gaza.
Ia menambahkan bahwa penjajah Israel juga memiliki tanggung jawab hukum atas kerusakan-kerusakan yang menimpa penduduk Jalur Gaza sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB.[]
Sumber: Sahabat Al-Aqsha
