NEW YORK—Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan empat opsi untuk meningkatkan perlindungan bagi warga Palestina di wilayah pendudukan Israel. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporan yang diberikan pada Majelis Umum sebagai tanggapan atas meningkatnya kekerasan di Gaza.
Dilansir di Arab News pada Sabtu (18/8), Guterres menekankan setiap opsi memerlukan kerja sama antara Israel dan Palestina. Adapun opsi yang diusulkan dalam laporan setebal 14 halaman itu adalah sebagai berikut:
Pertama, menyediakan “kehadiran PBB yang lebih kuat di lapangan” dengan pengawas hak dan petugas politik untuk melaporkan situasi terkini.
BACA JUGA: 137 Negara Anggota PBB Akui Palestina sebagai Negara Berdaulat
Kedua, memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan dan pembangunan PBB untuk “menjamin kesejahteraan penduduk.”
Ketiga, menghadirkan pengamat sipil di daerah-daerah sensitif, seperti pos pemeriksaan dan permukiman dekat Israel dengan mandat untuk melaporkan masalah perlindungan.
Keempat, menyebarkan kekuatan militer atau polisi bersenjata di bawah mandat PBB untuk memberikan perlindungan fisik kepada warga sipil Palestina.
Dalam laporannya, Guterres mengatakan PBB sudah melakukan banyak inisiatif perlindungan tetapi langkah-langkah itu selalu gagal.
Laporan yang memuat 4 opsi perlindungan terhadap Palestina itu pun masih membutuhkan keputusan dari Dewan Keamanan. Sementara, di sana ada Amerika Serikat yang dapat menggunakan hak veto untuk memblokir segala macam kebijakan yang sifatnya menentang Israel.
Guterres berpendapat, solusi politik menangani konflik diperlukan untuk menjamin keselamatan orang Palestina. Guterres mengatakan sebuah misi pengamat kecil atau menghadirkan pengamat pernah dilakukan di kota Hebron di Tepi Barat pada 1994, tetapi Israel sejak itu menolak seruan untuk kehadiran internasional di daerah-daerah konflik.
Pada Jumat, pasukan Israel menembak mati dua orang warga Palestina yang mengambil bagian dalam protes di sepanjang perbatasan Gaza. Sebanyak 171 orang Palestina tewas sejak aksi pecah pada akhir Maret 2018 dan sebanyak 270 orang terluka.
“Penargetan warga sipil, terutama anak-anak, tidak dapat diterima. Mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional harus bertanggung jawab,” ujar Guterres.
BACA JUGA: Swedia Tuding PBB Tak Prioritaskan Perdamaian Palestina-Israel
Ia menegaskan upaya PBB memastikan kesejahteraan Palestina harus diperkuat. Karena itu, mengatasi krisis badan Bantuan dan pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) harus menjadi perhatian khusus.
UNRWA menghadapi kekurangan anggaran besar setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk menahan bantuan terhadap badan tersebut. PBB telah memperingatkan bahwa perang baru, bisa meledak di Gaza. Israel dan militan Palestina di Gaza, termasuk para penguasa Hamas, telah berperang tiga kali sejak 2008. []
SUMBER: ARB NEWS
