RAKHINE – Myanmar mengatakan akan menolak tim penyelidikan PBB yang menginvestigasi dugaan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan oleh pasukan keamanan terhadap komunitas Muslim Rohingya yang terkepung.
Pada bulan Maret menyatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan sebuah misi yang dibentuk setelah sebuah resolusi Dewan Hak Asasi Manusia diadopsi.
“Jika mereka akan mengirim seseorang sehubungan dengan misi pencarian fakta, maka tidak ada alasan bagi kami untuk membiarkan mereka datang,” kata Kyaw Zeya, sekretaris tetap di Kementerian Luar Negeri, sembari menambahkan bahwa Myanmar tidak akan mengeluarkan visa untuk menunjuk atau ditunjuk oleh anggota misi PBB.
Suu Kyi mulai berkuasa tahun lalu di tengah transisi dari kekuasaan militer dengan banyaknya kritikan karena tidak mengakui penganiayaan massal terhadap lebih dari satu juta Muslim Rohingya.
pada tahun 2012 setelah pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan biksu Buddha secara terkoordinasi melakukan serangan.
Lebih dari 125.000 warga Rohingya dipindahkan secara paksa dalam kekerasan tersebut. Tahun lalu, sekitar 75.000 warga Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine ke barat laut ke Bangladesh setelah tentara Myanmar melakukan operasi keamanan di negara bagian tersebut.
laporan PBB pada bulan Februari mengatakan bahwa tindakan tentara tersebut melibatkan pembunuhan massal dan pemerkosaan, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan Muslim Rohingya di Myanmar sebagai salah satu orang paling teraniaya di dunia.[]
Sumber:The New Arab
