PEMIMPIN Front Pembebasan Islam Moro (MILF) Haji Ebrahim Murad berjanji bahwa kelompoknya tidak akan kembali menggunakan cara kekerasan dalam perjuangannya untuk memenangkan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Moro.
Murad mengatakan kepada Arab News, Senin (02/04/2018) bahwa perang bukanlah pilihan. “Solusi nyata (untuk masalah di Mindanao) adalah politik,” ujarnya.
Murad mengatakan MILF “berpegang pada” janji Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengenai UU Dasar Bangsamoro Dasar (BBL), yang akan menetapkan Daerah Otonomi Bangsamoro sebagai politik kesatuan.
Murad mengungkapkan rincian pertemuan MILF dengan Duterte pada 27 Maret.
“Kami memberi penjelasan kepadanya tentang status BBL di Kongres, bahwa BBL menghadapi tantangan, terutama di Dewan Perwakilan. Jadi kami meminta nasihatnya bagaimana kami dapat bergerak maju dan juga meminta dia untuk campur tangan sehingga undang-undang itu akan disahkan secepat mungkin,” kata Murad.
“Duterte sendiri berjanji bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk mendorong BBL,” kata Murad.
Undang-Undang Dasar Bangsamoro keluar dari perjanjian tahun 2014 antara pemerintah dan MILF yang mengakui “keadilan dan legitimasi penyebab rakyat Bangsamoro.”
Selama beberapa dasawarsa kelompok itu memimpin perjuangan bersenjata untuk memenangkan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Bangsamoro, dengan perjanjian damai yang dilakukan setelah 17 tahun negosiasi. []
