BANDUNG–Dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian (5K) dalam mendapatkan pelayanaan pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program ‘Semua Anak Harus Sekolah’.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, program Semua Anak Harus Sekolah ini merupakan bentuk komitmen keberpihakan dari Pemprov Jabar, dunia usaha, komunitas dan akademisi serta semua pihak akan pendidikan di Jawa Barat (Jabarat), yang menyatakan bahwa pendidikan semuanya atau semua anak harus sekolah. Sehingga tidak lagi ada alasan anak untuk tidak sekolah.
“Tidak ada alasan sekolah untuk mengeluarkan anak dari sekolahnya. Pendek kata semua anak wajib sekolah dan harus sekolah,” katanya, usai membuka penyelenggaraan EDUFUTURISTIK FESTIVAL, dengan tema ‘Semua Anak Jawa Barat Harus Sekolah’ di Halaman Gedung Sate, Jalan Diponogoro, Ahad (10/12/2017).
Menurut Aher, dari 2008 atau tepatnya sejak dirinya menjabat gubernur hingga saat ini, Jabar menempati peringkat kedua diantara provinsi lain untuk angka partisipasi sekolah SMA/SMK. Berdasarkan data saat itu ada sekitar 480 ribu anak sekolah.”Alhamdulillah sekarang sudah mencapai dua juta lebih,” ujarnya.
Dijelaskan Aher, masih banyaknya anak yang tidak sekolah atau anak usia sekolah malah bekerja, itu akibat dari minimnya pengetahuan bahwa sekarang sekolah gratis. Sehingga pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan terus bersosialisasi terkait sekolah gratis ini. Disamping itu ada juga yang memang dengan sengaja mengabaikan sekolah.
“Karna tentu anak tidak sekolah itu bukan berarti tidak ada pengetahuan tentang sekolah sudah gratis, tapi memang sering kali terabaikan dan tidak adanya kemauan dari mereka untuk sekoalah. Atau tidak adanya dorongan dari orangtua untuk menyekolahkan anaknya,” jelas Aher.
Namun, kini dengan adanya program ‘Semua Anak Harus Sekolah’ maka tidak adalagi alasan anak untuk tidak sekolah. Meski diakuinya, untuk bisa mewujudkannya diperlukan kerja ekstra untuk mensosialisasikannya. Maka, lanjutnya, diperlukan keterlibatan semua pihak, baik Provinsi atau kabupaten/kota sampai camat dan kepala desa harus melek dengan urusan ini.
“Kades seharusnya akan tersinggung dan merasa terbebani jika ada anak usia sekolah di desanya yang tidak sekolah. Ini juga akan jadi tugas Kades dan tokoh masyarakat. Jangan sampai kalau ada warga yang anaknya tidak sekolah sedangkan anaknya bisa sekolah mereka masih merasa nyaman. Harus ditanyakan kenapa anak mereka tidak sekolah,” bebernya.
Aher menuturkan, jika dikemudian hari ada hambatan yang membuat mereka tetap tidak sekolah, maka harus diselesaikan secara bersama. Sebab sekolah bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi merupakan tanggungjawab bersama.
Kendati tanggungjawab bersama, namun tentu pemerintah akan menyediakan fasilitasnya sesuai kemampuan anggaran yang ada. Pemprov sebagai wakil dan wajah negara suatu saat harus ada kemauan bersama dan harus ada tolong menolong antara pemerintah, dunia usaha, komunitas dan akademisi serta para tokoh.
“Pokoknya semuanya termasuk masyarakat ikut mensosialikan semua anak harus sekolah. Sekolah untuk semua, semua anak harus bersekolah, saya kira kalimat-kalimat itu harus akrab ditelinga dimasyarakat,” tuturnya.
Untuk itu, Aher berpesan kepada semua anak usia sekolah dan masyarakat, masa depan hanya akan cerah dan membahagiakan manakala orang mempunyai kemampuan untuk menghadapinya.
“Caranya dengan kita memiliki pengetahuan dan memiliki keahlian untuk menapaki masa depan. Oleh karena itu mari kita bersekolah, sebab pengetahuan serta keahlian itu ada jika kita belajar dan sekolah,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan, kini seluruh anak di Provinsi Jabar harus bersekolah, tidak lagi ada alasan tak mampu ekonomi atau alasan demografi juga karena bekerja mereka tidak sekolah.
Sebab, menurut Hadadi, kini dengan kebijakan gubernur Jabar ‘Semua Anak Harus Sekolah’, maka semua segmen dan dengan segala macam persoalannya, anak sudah bisa bersekolah.
“Salah satunya dengan ikut sekolah diprogram SMA Terbuka dan SMK Jarak Jauh (SMK JJ). Semua anak harus sekolah ada di undang-undang. dan kita sudah ada perda dan kalau ada perda pasti ada pergub,” ujarnya.
Hadadi menyebutkan, saat ini sekolah menengah di Jabar baru 76, 62 persen anak yang dapat bersekolah. “Beliau (gubernur) menargetkan semua anak di Jabar harus sekolah. Ditahun ini sudah mencapai 80 persen dan di 2019 target 90 persen dan di 2020-an di angka 100 persen,” tandasnya. []
Reporter: Saifal
